Aulanews.id – Kolombia, negara tuan rumah konferensi keanekaragaman hayati COP16 Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun ini, adalah negara paling mematikan bagi para pencinta lingkungan dan pembela hak atas tanah pada tahun 2023, dengan rekor 79 orang tewas, menurut kelompok advokasi Inggris Global Witness.
Jumlah aktivis lingkungan yang terbunuh merupakan jumlah tertinggi yang pernah dicatat Global Witness untuk satu negara dalam satu tahun sejak lembaga tersebut mulai memantau pembunuhan tersebut pada tahun 2012, demikian dikatakan dalam laporan tahunannya yang diterbitkan pada hari Senin.
“Angka tersebut benar-benar mengerikan,” kata Laura Furones, penasihat senior kampanye pembela tanah dan lingkungan Global Witness, seraya menambahkan bahwa temuan laporan tersebut konservatif dan angka-angka tersebut kemungkinan tidak lengkap. Dlansir dari Reuters pada hari Selasa (10/9/2024)
Secara global, 196 aktivis lingkungan dan tanah terbunuh pada tahun 2023, kata Global Witness, dengan Amerika Latin memimpin dengan jumlah pembunuhan terbanyak, yakni sebesar 85%.
Temuan di Kolombia sangat kontras dengan janji pemerintah Presiden Gustavo Petro, yang menjabat pada tahun 2022 dan telah berjanji untuk mengakhiri konflik selama 60 tahun di negara tersebut dan mengejar keadilan lingkungan bagi masyarakat.
Proses perdamaian dengan berbagai kelompok bersenjata yang terkadang terlibat dalam pembunuhan aktivis lingkungan telah tersendat , dan meskipun deforestasi turun ke titik terendah dalam 23 tahun tahun lalu, kementerian lingkungan hidup telah memperingatkan akan adanya peningkatan pada tahun 2024 .
Pemerintah nasional menyadari situasi serius yang bersumber dari konflik sosial-ekologis yang terkait dengan perdagangan narkoba, praktik ekstraktif yang terkait dengan ekonomi gelap, dan konfigurasi ulang konflik bersenjata,” tambah pemerintah.
Kolombia juga merupakan negara paling mematikan bagi para pencinta lingkungan pada tahun 2022 , menurut Global Witness, ketika setidaknya 60 orang tewas.
“Angka tersebut sangat memalukan bagi kami di negara ini,” kata Astrid Torres, koordinator Somos Defensores, sebuah kelompok hak asasi manusia Kolombia. Torres mengatakan masalah tersebut bukan hanya tanggung jawab pemerintah yang sedang berkuasa, tetapi juga lembaga negara, seperti jaksa penuntut dan pemerintah daerah.
Seorang juru bicara pemerintah Kolombia mengatakan pihaknya sedang berupaya memberikan tanggapan.
