Aulanews.id – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya memberikan larangan keras bagi para pengurus NU di semua tingkatan agar tidak membawa-bawa organisasi NU untuk kegiatan politik dan politik praktis. Gus Yahya pun tak segan-segan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya.
“Kalau ada pengurus NU kemudian menggunakan lembaga NU untuk kegiatan politik, politik praktis, langsung kita tegur,” kata Gus Yahya di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (4/9/2023) malam usai mengantar surat undangan Munas dan Konbes NU 2023 untuk Presiden Jokowi.
Gus Yahya menyebut sudah ada contoh sanksi yang dijatuhkan. Dia menyebut ada pengurus NU di tingkat kabupaten (PCNU) yang ditegur karena memakai kantor untuk deklarasi capres.
Sebaliknya, Gus Yahya mempersilakan bagi para pengurus untuk mendukung capres-cawapres atas nama pribadi, tidak membawa-bawa organisasi NU.
Sebelumnya, Gus Yahya menegaskan bahwa tidak ada capres dan cawapres atas nama NU. Komitmen PBNU untuk menarik diri dari politik praktis ditegaskan Gus Yahya sejak terpilih sebagai Ketua Umum PBNU. Ia tak mau PBNU sibuk ikut berkompetisi dalam pemilu dan pilpres.
Gus Yahya ingin PBNU fokus membantu masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Yahya juga meminta tak ada pihak yang menarik-narik PBNU ke dalam pertarungan politik.
“Jangan ada calon mengatasnamakan NU. Kalau ada calon, itu atas nama kredibilitasnya, atas nama perilakunya sendiri-sendiri. Bukan atas nama NU,” ucap Gus Yahya di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Sabtu (2/9/2023) lalu.
Secara struktural, kata Gus Yahya, NU maupun kiai-kiai NU juga tidak akan memberikan dukungan kepada capres dan cawapres tertentu.
