Materiel”, dan bahwa semua Negara Anggota “harus melarang pengadaan senjata tersebut dan materi terkait” dari DPRK oleh warga negaranya.
Mengingat sifat mengikat secara hukum dari resolusi-resolusi yang relevan, beliau mengulangi pernyataan Sekretaris Jenderal bahwa hubungan apa pun yang dimiliki suatu negara dengan DPRK “harus sepenuhnya mematuhi sanksi Dewan Keamanan yang relevan.”
Mengakhiri arahannya, Ibu DiCarlo juga menyoroti situasi kemanusiaan yang dilaporkan mengerikan di negara tersebut, dan mendesak pihak berwenang untuk mempercepat kembalinya Tim Negara PBB untuk memperkuat dukungan bagi rakyatnya dan memajukan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030.
Page 2 of 2
