Aulanews.id – Ekonom Faisal Basri kembali mengkritik proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Menurutnya mega proyek tersebut dihentikan saja ketimbang menghamburkan APBN. Proyek tersebut diantaranya, proyek lumbung pangan, pemindahan ibu kota baru, dan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
“Hentikan kereta cepat, kita tidak mati ya karena itu,” kata dia dalam webinar, Senin (18/10/2021).
Berdasarkan informasi yang disampaikan Faisal Basri, pemerintah akan menggunakan dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) untuk membantu pembiayaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Jika benar, menurutnya hal itu keliru. Sebab, proyek yang semula murni pembiayaan badan usaha itu kini bisa didanai dari APBN.
Faisal menilai, pembangunan kereta cepat menggunakan dana APBN tidak tepat karena di sisi lain pemerintah bakal menghapus lebih dari 9 juta orang dari daftar Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan tahun 2021.
“SiLPA mau dipakai buat kereta cepat tapi buat rakyat 9 koma sekian juta, rakyat yang dapat JKN dihapus oleh Bu Risma (Menteri Sosial),” ucap Faisal.
Faisal mengungkapkan, masih ada sekitar 143 juta masyarakat rentan (insecure) di luar 20 juta masyarakat miskin yang iuran kesehatannya dibantu pemerintah.
pemerintah akan memberikan penyertaan modal negara (PMN) untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) senilai Rp 4,3 triliun. Hal itu untuk pemenuhan base equity capital KCJB.
Tercatat, base equity capital yang mesti dibayar oleh konsorsium BUMN yakni PT Kereta Api Indonesia (KAI) senilai Rp 440 miliar, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk senilai Rp 240 miliar, PT Jasa Marga (Persero) Tbk senilai Rp 540 miliar dan PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII) senilai Rp 3,1 triliun.
Lebih jauh, Faisal menceritakan bahwa sejak awal proyek kereta cepat sudah ditolak saat rapat koordinasi pada tingkat pemerintah. Ketika itu, kajian konsultan independen, yakni Boston Consulting Group menolak proposal proyek tersebut. Tapi pemerintah tetap bersikeras ingin melanjutkan proyek tersebut
