Aulanews.id – Memberikan pengarahan kepada Duta Besar di Dewan Keamanan, Muhannad Hadi, Wakil Koordinator Khusus Proses Perdamaian Timur Tengah, menguraikan dampak konflik yang kini memasuki tahun kedua.
“Saat musim dingin mendekat, kengerian di Gaza terus berlanjut tanpa terlihat adanya akhir,” katanya.
Dipicu oleh serangan teror oleh Hamas dan kelompok bersenjata Palestina lainnya di Israel selatan pada bulan Oktober lalu, konflik tersebut dilaporkan telah merenggut nyawa lebih dari 44.000 warga Palestina dan 1.700 warga Israel dan warga negara asing.
Puluhan ribu lainnya terluka, dan lebih dari 100 sandera Israel masih berada di Gaza dalam kondisi yang mengerikan.
Situasi masih mengerikan di GazaHadi menyoroti dampak buruk dari operasi Pasukan Pertahanan Israel (IDF) di Gaza utara, yang telah menyebabkan pengungsian massal dan banyak korban jiwa, termasuk perempuan dan anak-anak.
Bantuan kemanusiaan kepada mereka yang membutuhkan juga sangat terkena dampaknya, dengan konvoi bantuan PBB yang menyelamatkan nyawa dijarah oleh kelompok bersenjata Palestina.
Konvoi PBB yang terdiri dari 109 truk yang membawa makanan dijarah pada 16 November, dan 97 truk hilang. Beberapa hari kemudian, lebih dari 20 orang dilaporkan tewas dalam operasi yang menargetkan penjarah, yang dipimpin oleh otoritas Gaza.
“Serangan terhadap lembaga kemanusiaan dan konvoi kemanusiaan harus segera dihentikan. Hukum dan ketertiban harus dipulihkan, dan penduduk sipil harus memiliki akses yang aman terhadap bantuan penting,” kata Hadi.
Kekerasan meningkat di Tepi BaratHadi selanjutnya memberi tahu Dewan Keamanan tentang meningkatnya kekerasan di Tepi Barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur.
Tiga puluh dua warga Palestina terbunuh dalam operasi keamanan Israel selama beberapa minggu terakhir, dan serangan pemukim Israel terhadap komunitas Palestina, khususnya selama panen zaitun, telah meningkat.
Penembakan dan serangan oleh warga Palestina juga terus berlanjut, meskipun tidak ada korban jiwa yang dilaporkan di Tepi Barat atau Israel yang diduduki, katanya.
Dia menambahkan bahwa kemajuan Israel dalam pembangunan permukiman dan pembongkaran bangunan milik warga Palestina juga terus berlanjut, dengan beberapa menteri “sekarang secara terbuka menyerukan” aneksasi Tepi Barat yang diduduki.
“Saya tegaskan kembali bahwa aneksasi merupakan pelanggaran hukum internasional dan harus ditolak dengan tegas,” ujarnya.