Setelah bayi baru lahir sudah memiliki NIK, lanjut Rahmat, Dinsos akan melakukan registrasi setiap bulan. Setiap bulan pula akan dilakukan pengesahan dari kepala daerah.
Dia juga menambahkan, jika anak bayi baru lahir tidak melakukan registrasi lewat 3 bulan, anak tersebut akan dinonaktifkan kepesertaan BPJS PBI-JK. Jika terlewat, perlakuan akan sama dengan usu baru DTKS dan bukan lagi registrasi bayi baru lahir.
”Selama diusulkan di aplikasi SIKS-NG dan disahkan kepala daerah akan masuk ke dalam DTKS,” jelas Rahmat.
Rahmat meminta warga memanfaatkan layanan itu agar layanan kesehatan tidak terputus.
Andrean Firmansyah warga Keputih menyambut baik layanan tersebut. Dia sangat terbantu mengingat anaknya sudah berumur 5 bulan. Warga Surabaya itu mengaku menikah sirih, sehingga anaknya belum memiliki data kependudukan.
”Saya sangat terbantu dengan program ini. Saya bisa mengikuti Lontong Kupang terlebih dahulu jadi bisa buat KK, akta lahir, dan buku nikah sekali jadi,” ucap Andrean.
