Anggota Komisi VI DPR RI La Tinro La Tunrung dalam foto bersama usai mengikuti kunjungan kerja reses Komisi VI di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (6/12/2023). Foto: Chasbi/nr
Aulanews.id, Surabaya – Anggota Komisi VI DPR RI La Tinro La Tunrung mengatakan bahwa menjelang Hari Raya Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru) stok Bahan Bakar Minyak (BBM) di Provinsi Jawa Timur tidak ada masalah. Tetapi jika dilihat di daerah lain misalnya di Provinsi Sulawesi Selatan, BBM sangat sulit didapatkan bahkan banyak yang dijual eceran harga jadi dua kali lipat.
“Memang kalau di pulau Jawa stok BBM itu tidak ada masalah tetapi di Sulawesi Selatan untuk mendapatkan BBM harus antre sampai 4 kilometer, terkadang itu pun tidak dapat. Di sisi lain ada banyak warung yang jual dengan harga dua kali lipat, dengan istilah BBM jerigen,” katanya saat diwawancarai Parlementaria saat melakukan kunjungan kerja reses Komisi VI di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (6/12/2023).
Legislator Fraksi Partai Gerindra itu melanjutkan Komisi VI DPR RI mendapatkan jawaban dari Pertamina bahwa stok BBM di suatu daerah sudah ditentukan oleh Pemerintah. Tetapi kenyataannya di Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) BBM itu tidak ada. Ia temukan di warung-warung ada yang menjual dan bahkan harganya jadi dua kali lipat dari harga yang ditentukan pemerintah.
“Kami (Komisi VI) mendorong pemerintah agar bisa memberikan kuota (BBM) yang lebih besar terutama untuk daerah terpencil”
“Ya kalau memang stok itu tidak cukup untuk masyarakat kenapa ada yang bisa membeli BBM jerigen dan dijual di warung-warung dengan harga yang sangat luar biasa tinggi. Meskipun mereka bilang itu dari BBM yang tidak dimanfaatkan oleh nelayan dan petani tetapi saya rasa jumlah itu kecil, dan ini yang dijual pengecer dalam jumlah besar,” kritisnya.
Tentunya, Legislator Daerah Pemilihan Sulsel III itu mengatakan bahwa Komisi VI DPR akan dorong pemerintah untuk memberikan kuota stok BBM lebih besar, khususnya pada daerah-daerah terpencil agar kelangkaan BBM pada daerah tersebut tidak terjadi.
“Kami kasihan melihat hal tersebut, karena masyarakat harus antre sampai 4 kilometer berhari-hari dan sangat menganggu aktivitas mereka untuk melanjutkan hidup keluarganya. Untuk itu kami mendorong pemerintah agar bisa memberikan kuota (BBM) yang lebih besar terutama untuk daerah terpencil,” pungkasnya. (cas/rdn)
