Aulanews.id – LONDON – Pemerintah Inggris mendorong investasi miliaran poundsterling keluar dari Inggris karena gagal memberikan kebijakan yang jelas untuk mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon, demikian hasil survei terhadap 100 perusahaan jasa keuangan pada hari Rabu.
Dilansir dari berita Reuters yang diterbitkan pada 15 Mei 2024, Inggris telah memposisikan dirinya sebagai pemimpin dunia dalam keuangan berkelanjutan, namun kepemimpinannya terancam oleh kurangnya dukungan dari para pembuat kebijakan yang jelas, demikian ungkap Asosiasi Investasi dan Keuangan Berkelanjutan Inggris (UKSIF).
Dua pertiga dari perusahaan-perusahaan tersebut, yang secara keseluruhan mewakili sekitar 1 triliun poundsterling ($1,26 triliun) dalam omset tahunan dan 200 miliar poundsterling dalam investasi ramah lingkungan, mengatakan bahwa mereka telah memindahkan atau berencana untuk memindahkan investasi ke luar negeri ke pasar yang lebih mendukung tujuan-tujuan keberlanjutan mereka.
James Alexander, CEO UKSIF, mengatakan bahwa Inggris berada pada “titik balik yang krusial” yang dapat memberikan keuntungan dari miliaran poundsterling investasi, atau “mengusir modal swasta yang sangat dibutuhkan di Inggris”.
Penundaan dalam menerapkan taksonomi hijau Inggris – daftar kegiatan ramah iklim – dan lambatnya kemajuan dalam mengadopsi standar global untuk pelaporan iklim perusahaan dari Dewan Standar Keberlanjutan Internasional merupakan contoh di mana investor ingin melihat tindakan yang lebih cepat, ujar UKSIF.
Alexander menyerukan pengenalan rencana transisi perusahaan yang bersifat wajib, klarifikasi yang lebih baik mengenai kewajiban fidusia dari skema pensiun yang berkaitan dengan pendanaan iklim dan dorongan untuk memasukkan keanekaragaman hayati ke dalam kerangka kerja peraturan.
Tindakan-tindakan seperti ini, menurut UKSIF, dapat membuka peluang investasi sekitar 100 miliar poundsterling dalam perekonomian nasional, dengan 95% responden dalam survei tersebut mengatakan bahwa mereka akan meningkatkan investasi jika kebijakan-kebijakan pemerintah yang menguntungkan diimplementasikan.
