Aulanews.id – Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren (Hebitren) menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IV di Jakarta Convention Center (JCC) selama dua hari, Kamis-Jumat (26-27/10/2023). Mukernas ini membahas soal kesiapan Hebitren untuk memfasilitasi program kedaulatan pangan berbasis pesantren. Hebitren pun siap bekerja sama dengan pemerintah.
Ketua Umum Hebitren KH Hasib Wahab Hasbullah mengatakan, pondok pesantren telah menyambut baik program percepatan kedaulatan pangan yang dicanangkan oleh pemerintah. Menurut Kiai Hasib, banyak pesantren di Indonesia memiliki lahan cukup luas yang bisa diproduktifkan untuk mendukung program ketahananan pangan tersebut. “Pondok pesantren yang memiliki lahan produktif siap bekerja sama dengan pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk memperkuat kedaulatan pangan nasional,” ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima NU Online, Kamis (26/10/2023).
Mengutip data Kementerian Agama, sepanjang 2022-2023 telah tercatat ada 39.043 pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun sayang, kata Kiai Hasib, jumlah pesantren sebanyak itu belum dilirik oleh pemerintah untuk menjadi mitra strategis program kedaulatan pangan. “Padahal jika dunia pesantren dirangkul dan disertakan dalam program tersebut diyakini bisa menjadi salah satu solusi ancaman krisis pangan yang menggejala di banyak negara, khususnya Indonesia. Apalagi kedaulatan pangan merupakan salah satu Program Strategis Nasional (PSN) pemerintahan Presiden Joko Widodo,” jelasnya.
Kiai Hasib menjelaskan bahwa salah satu kepedulian para kiai pesantren terhadap kedaulatan pangan tercermin pada tema yang diangkat pada Mukernas IV Hebitren yaitu ‘Akselerasi Kompetensi, Pangan Nasional, Grand Economy, dan Ekonomi Bisnis Syariah Berbasis Pesantren’.
Salah seorang Pengasuh di Pondok Pesantren Tambakberas Jombang itu percaya bahwa pesantren mampu memberikan sumbangsihnya kepada negara melalui pertanian produktif. Apalagi, pesantren-pesantren anggota Hebitren sudah melakukan kemandirian melalui pertanian produktif, ataupun budidaya produk-produk pangan. “Ini jika pemerintah mengajak pesantren pada program kedaulatan pangan, hasilnya bisa luar biasa,” imbuhnya.
Dengan memanfaatkan lahan pesantren yang ada, serta pengelolaan yang lebih terorganisir, maka diharapkan kemandirian pesantren bukan sekadar wacana. Namun dapat benar-benar bisa terwujud, apalagi dengan melibatkan beragam kalangan dengan keahlian yang beragam. (Ful)
