Aulanews.id Surabaya – Wakil Ketua Komisi A, H. Budi Leksono mengatakan, rencana Pemkot Surabaya yang akan memblokir 61.750 KK, hendaknya jangan langsung main blokir. Namun harus dibuat aturannya lalu disosialisasikan terlebih dahulu ke warga masyarakat.
Ia menambahkan, memang banyak temuan, satu rumah kecil terdapat banyak KK, saat disurvei ternyata alamat palsu.
“ Karena memang harus dirapihkan Administrasi Kependudukan atau Adminduk di Surabaya ini,” ujar Budi Leksono di Surabaya, Senin (09/06/2024).
Politisi PDI Perjuangan Surabaya ini menjelaskan, pemblokiran KK itu seyogyanya dilakukan secara bertahap melalui RT/RW dengan mengecek rumah warganya masing-masing. Jika kenyataan memang tidak tinggal di alamat yang tertera di KK sebaiknya dilakukan sosialisasi sebelum diblokir. Ia mengaku yang tahu detail data warga adalah RT.
Budi Leksono mengatakan, KTP nya Surabaya tapi tidak tinggal di Surabaya dan tidak ada kontribusi kepada lingkungan sekitar. Misalnya, tidak ikut iuran kampung untuk event-event kampung maupun perayaan Agustusan. Bahkan jika ada yang meninggal atau melahirkan menambah ruwetnya administrasi catatan sipil.
“ Jadi puluhan ribu KK yang akan diblokir seharusnya libatkan RT/RW agar bisa cross chek di lapangan,” pungkasnya.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya Eddy Christijanto mengatakan, hingga saat ini ada temuan 61.750 KK yang waktu di cross check, warga yang bersangkutan tidak ditemukan di alamat tempat tinggalnya. Ada yang setelah menjual rumahnya, pindah tanpa memberitahu alamat yang baru. Bahkan pindah keluar kota tanpa mengurus surat pindah yang semestinya dan sampai jangka waktu yang lama. (Dji)
