Aulanews.id, Sidoarjo – Wakil Bupati Sidoarjo H. Subandi SH mendatangani berita Acara Dukungan Kepala Daerah dalam rangka Implemantasi Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023, Rabu 26/07/2023.
Penandatanganan dilakukan di ruang Delta Wicaksana kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo disela-sela audiensi dengan Pokja PKP (Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman) Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Sidoarjo terpilih sebagai Role Model Implemantasi Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota.
Pada Kesempatan ini H. Subandi yang juga merupakan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Extrim dan Penanganan Stunting Kabupaten Sidoarjo menyampaikan bahwa percepatan pembangunan sektor sanitasi merupakan kegiatan pembangunan yang harus diprioritaskan.
Menurutnya pembangunan tersebut merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia sehingga wajib dan harus dipenuhi. Disampaikannya permasalahan sanitasi permukiman di Kabupaten Sidoarjo dapat terlihat dari masih rendahnya kualitas dan tingkat pelayanan sanitasi. Khususnya pada sektor air limbah domestik. Hal itu disebabkan masih rendahnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sanitasi.
Selain itu masih kurangnya koordinasi antar pihak-pihak yang berkepentingan. Baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten maupun kelurahan/desa. Ia juga melihat integrasi perencanaan dan program pembangunan belum tertata. Kurangnya minat dunia usaha untuk berinvestasi di sektor air limbah domestik juga terlihat. Hal tersebut menurutnya dikarenakan pertimbangan ekonomis dan keuangan.
“Disamping tiga hal tersebut diatas, yang menjadi tantangan saat ini berdasarkan dokumen SSK (Strategi Sanitasi Kota) 2022, cakupan akses sanitasi masih sebesar 98,9% sehingga untuk mencapai 100% akses layak, masih terdapat gap sebesar 1,1%,” ungkapnya.
Kemudian lanjut H. Subandi bahwa pencapaian SDGs sektor sanitasi pada tahun 2030, merupakan konsep pembangunan yang telah disepakati bersama. Hal tersebut menjadi landasan pembangunan pemerintah pusat dan daerah. Sehubungan dengan itu ujar Wabup.**(Muz)
