Aulanews.id, Jakarta – Presiden Jokowi mengaku akan mempertimbangkan hapus PPDB sistem zonasi tahun depan. Jokowi mengatakan bakal meninjau ulang baik dan buruknya kebijakan PPDB sistem Zonasi.
“Akan dicek secara mendalam dulu plus minusnya,” ujarnya saat ditemui di Stasiun LRT Dukuh Atas, Jakarta, Kamis (10/8/2023).
Sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Muzani juga mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mempertimbangkan untuk menghapus kebijakan PPDB sistem zonasi. Pertimbangan itu disampaikan oleh Jokowi dalam pertemuan dengan pimpinan MPR di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu (9/8/2023), karena sistem PPDB ini menimbulkan berbagai permasalahan baru, seperti ketidakadilan atas kebijakan pemerataan sekolah unggul di beberapa tempat.
“Tidak seperti maksud diadakan kebijakan ini, yakni untuk pemerataan sekolah-sekolah unggul. Yang terjadi justru sekolah unggul jadi unggul, yang nggak unggul malah tidak unggul. Bahkan ada menimbulkan ketidakadilan di beberapa tempat,” jelasnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, permasalahan dalam implementasi kebijakan zonasi dalam sistem PPDB ini menjadi catatan bagi pemerintah.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI Muhadjir Effendy menegaskan bahwa kecurangan yang muncul dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi bukan karena kesalahan sistemnya, melainkan pengawasannya yang tidak jalan.
Menurut Muhadjir, untuk mencegah kecurangan, pemerintah daerah semestinya dapat mengantisipasi dengan merencanakan dan memetakan jumlah kursi di sekolah negeri, enam bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
Muhadjir menilai sistem zonasi sejatinya lebih bagus dibandingkan kembali pada sistem lama yang telah melahirkan banyak masalah, seperti pemalsuan nilai hingga jual beli kursi.
Muhadjir menuturkan pemberlakuan sistem zonasi memiliki semangat perbaikan, terutama untuk menghilangkan fenomena “kastanisasi” sekolah negeri dan mewujudkan kualitas pendidikan di berbagai daerah.
Meski demikian, Muhadjir menyatakan tidak masalah jika ada sebagian pihak yang menilai kebijakan zonasi perlu dievaluasi atau bahkan diganti. (Dan Dia Aly Nabilah, Mg06)
