Aulanews.id – Presiden Joko Widodo menegaskan dirinya tidak mempunyai wewenang menentukan pasangan capres-cawapres di Pilpres 2024. Pasalnya, kewenangan tersebut berada di partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana amanat undang-undang dan konstitusi. Ia juga menyadari nasib seorang presiden sering dijadikan tameng dalam pertarungan di Pilpres 2024.
“Jadi saya mau bilang itu bukan wewenang saya, bukan wewenang pak lurah. Walaupun saya paham sudah nasib seorang presiden untuk dijadikan paten-patenan, dijadikan alibi, dijadikan tameng,” kata Jokowi dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2023 di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).
Jokowi juga mengaku tidak mempermasalahkan jika fotonya dipasang bersama para kandidat calon presiden (capres). Menurut Jokowi, hal tersebut sah-sah saja.
“Ya ndak apa, boleh-boleh saja,” ujarnya.
Jokowi mengaku mencermati fenomena yang terjadi di tahun politik ketika fotonya dipasang di mana-mana. Foto tersebut tidak sendirian, tetapi bersamaan dengan kandidat capres tertentu.
“Bahkan walaupun kampanye belum mulai, foto saya banyak dipasang di mana-mana. Saya ke provinsi A eh ada, ke kota B eh ada, ke kabupaten C ada. Sampai ke tikungan-tikungan di desa ada juga, tetapi bukan foto saya sendirian,” ungkap Jokowi.
Disebut Pak Lurah
Jokowi mengatakan, menjelang Pemilu 2024, suasana politik saat ini sudah hangat-hangat kuku. Dalam kondisi itu, elite politik dan parpol kerap menyebut belum ada arahan dari ‘pak lurah’. Jokowi mengaku baru mengetahui yang dimaksud ‘pak lurah’ oleh para politisi adalah dirinya.
“Saya sempat mikir, siapa ini pak lurah. Sedikit-sedikit kok ‘pak lurah’. belakangan saya tahu yang dimaksud ‘pak lurah’ ternyata saya,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Jokowi menegaskan dirinya adalah Presiden Republik Indonesia, bukan pak lurah.
“Saya jawab, saya bukan lurah. Saya adalah Presiden Republik Indonesia,” tegasnya.
Jokowi mengatakan, dirinya bukan ketua umum partai politik dan bukan ketua koalisi partai politik. Berdasarkan aturan peraturan perundang-undangan yang dapat mengusung capres dan cawapres adalah partai politik dan koalisi partai politik.
“Jadi saya ingin mengatakan itu bukan wewenang saya. Bukan wewenang pak lurah. Bukan wewenang pak lurah sekali lagi, walaupun saya paham ini sudah menjadi nasib seorang presiden untuk dijadikan paten-paten dalam bahasa Jawa, dijadikan alibi, dijadikan tameng. Bahkan, walau kampanye belum mulai, foto saya banyak dipasang di mana-mana. saya harus ngomong apa adanya,” kata Jokowi.
