Jokowi Bantah Tuduhan Terlibat Dalam Keretakan Koalisi Pengusung Anies

Presiden Joko Widodo membantah kabar dirinya terlibat dalam keretakan koalisi Partai NasDem dan Partai Demokrat pendukung Anies Baswedan (Tangkapan layar youtube Sekretariat Presiden). (cnnindonesia.com)
Presiden Joko Widodo membantah kabar dirinya terlibat dalam keretakan koalisi Partai NasDem dan Partai Demokrat pendukung Anies Baswedan (Tangkapan layar youtube Sekretariat Presiden). (cnnindonesia.com)

Aulanews.id – Presiden Joko Widodo membantah kabar dirinya terlibat dalam keretakan koalisi Partai NasDem dan Partai Demokrat pendukung Anies Baswedan. Jokowi menegaskan dinamika politik menjelang pilpres bukan urusan presiden melainkan kewenangan pimpinan partai.

“Urusannya ketua-ketua partai, urusan partai,” kata Jokowi di Jakarta Convention Center.

Jokowi pun membantah ada pembahasan hal itu saat bertemu Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di istana.

Menurut Jokowi, pertemuan itu hanya hal biasa. Ia menyebut tak ada pembahasan soal duet Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

“Ya pertemuan biasa, pertemuan biasa,” ujarnya.

Pada 30 Agustus lalu, Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan mendengar rumor bahwa Anies Baswedan tak boleh maju bersama Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

Mengutip sejumlah pemberitaan media, Syarief mendapat rumor tersebut usai Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada 17 Juli.

“Ada rumor dan info yang perlu diklarifikasi kebenarannya bahwa Nasdem terpengaruh info, rumor, yang mengisyaratkan bahwa Anies boleh maju capres, asal tidak berpasangan dengan AHY,” ujar Syarief mengutip kompas.com.

Syarief menduga Anies tak kunjung mengumumkan cawapres yang ia pilih karena faktor tersebut.

Kemudian pada Kamis (31/8/2023), Partai Demokrat menyatakan bahwa Anies Baswedan setuju dipasangkan dengan Muhaimin Iskandar didasari kerja sama antara NasDem dan PKB.

Demokrat mengaku dipaksa untuk setuju atas keputusan yang diambil secara sepihak oleh NasDem Anies itu. Partai pimpinan AHY itu lantas berang.

Presiden Prabowo Subianto secara resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kebijakan tersebut mencakup penghapusan tagihan piutang...

Kiai Bertutur

Sosial

Add New Playlist