Aulanews.id – TOKYO – Kementerian Industri Jepang memulai pembicaraan pada hari Rabu untuk menyusun rencana energi dasar berikutnya, sebuah strategi jangka panjang utama bagi negara yang miskin sumber daya alam ini yang bertujuan untuk menyeimbangkan keamanan energi dan dekarbonisasi untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2050.
Dilansir dari berita Reuters yang diterbitkan pada 15 Mei 2024, ini akan menjadi revisi pertama dari rencana tersebut sejak Perdana Menteri Fumio Kishida melakukan perubahan kebijakan energi besar-besaran pada tahun 2022, yang mengisyaratkan bahwa Jepang akan menghidupkan kembali pembangkit-pembangkit listrik tenaga nuklir yang menganggur dengan lebih cepat dan memperpanjang masa pakai pembangkit-pembangkit listrik yang sudah ada untuk mengatasi krisis energi yang dipicu oleh perang Ukraina.
Jepang, penghasil emisi karbon dioksida terbesar kelima di dunia, saat ini bergantung pada bahan bakar fosil untuk sekitar 70% kebutuhan listriknya.
Pemerintah merevisi rencana energinya setiap tiga sampai empat tahun.
“Permintaan akan keamanan energi lebih tinggi dari sebelumnya, sementara gerakan dekarbonisasi juga terus berkembang,” ujar Menteri Perindustrian Jepang Ken Saito dalam sebuah pertemuan panel para ahli energi dan industri, yang memulai diskusi mengenai rencana baru tersebut.
“Saya memiliki perasaan yang kuat bahwa Jepang sekarang berada pada titik paling sulit pasca perang dalam kebijakan energinya,” katanya.
Rencana saat ini, yang disetujui oleh kabinet pada bulan Oktober 2021, tidak menyebutkan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir baru atau penggantian pembangkit listrik tenaga nuklir yang sudah ada, tetapi menyatakan bahwa Jepang bertujuan untuk mengurangi ketergantungannya pada tenaga nuklir sebanyak mungkin.
Rencana baru ini akan menguraikan tujuan dan arah kebijakan tentang bagaimana Jepang akan mempercepat dekarbonisasi menuju tahun 2035-2040 untuk berkontribusi pada upaya internasional melawan pemanasan global, sekaligus memastikan pasokan energi yang stabil.
Diskusi juga akan membahas bagaimana Jepang akan mengurangi pembangkit listrik tenaga batu bara dan bagaimana mengamankan pasokan jangka panjang gas alam cair, yang dianggap sebagai bahan bakar penting selama transisi energi.
Panel ini, bersama dengan kelompok kerja khusus di bawah kementerian, akan mengadakan serangkaian diskusi, dengan rencana energi baru yang diharapkan dapat diselesaikan sekitar pertengahan 2025.
