“Makanya kami sekarang melakukan earmarking. Kalau ini transfer DAU dalam rangka untuk membayar gaji, tidak boleh dipakai untuk yang lain dan ini kita bekerja sama dengan Kemendagri melalui proses APBD di daerah masing-masing,” tegas Sri Mulyani.
Bendahara Negara itu memastikan jika kehadiran PPPK sudah disepakati secara agregat nasional, maka anggarannya pasti dihitung dan dialokasikan. Oleh karenanya setiap keputusan dari Kemenpan-RB mengenai formasi ASN pusat dan daerah selalu didiskusikan.
Sri Mulyani mengakui masih banyak regulasi atau administrasi yang harus diatasi oleh Kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah. Hal itu menjadi salah satu yang akan coba diatasi bersama.
“Kita coba untuk terus kerja sama dengan K/L serta pemerintah daerah untuk meyakinkan bahwa kalau alokasi anggarannya sudah ada, ya seharusnya bisa diterima,” pungkasnya.
