Aulanews.id – Pemerintah Indonesia terus mendesak dunia untuk dapat menghentikan kekerasan dan mengupayakan gencatan senjata di Gaza, Palestina. Hal ini disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo usai memimpin rapat terbatas mengenai Palestina.
“Kekerasan harus dihentikan, gencatan senjata harus terus diupayakan, bantuan kemanusiaan harus terus didorong dan dipercepat, diakselerasi,” katanya melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden pada Senin (30/10/2023).
Hal tersebut disampaikan menanggapi eskalasi di Gaza yang kian memburuk akhir-akhir ini. “Indonesia sangat marah terhadap memburuknya situasi di Gaza terutama situasi kemanusiaan,” kata Presiden asal Surakarta, Jawa Tengah itu.
Presiden Jokowi menegaskan bahwa Indonesia mengutuk tindakan penyerangan Israel terhadap warga sipil Palestina dan fasilitas publik di Gaza. “Kita terus ikuti secara dekat perkembangan di Gaza dan posisi Indonesia sangat jelas dan tegas mengutuk keras serangan acak terhadap masyarakat sipil dan fasilitas sipil di Gaza,” ujarnya.
Lebih lanjut, Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia terus melakukan komunikasi dengan banyak pihak untuk mengupayakan penyelesaian masalah tersebut. Tidak hanya dukungan moril melalui diplomasi dan pernyataan, Indonesia juga turut membantu Palestina secara materiil melalui pengiriman bantuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sana.
“Indonesia akan mengirim bantuan kemanusiaan yang disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan rakyat Palestina,” kata pria kelahiran 21 Juni 1961 itu.
“Kloter pertama akan dikirimkan minggu ini. Bantuan ini adalah gabungan bantuan dari pemerintah dan dunia usaha serta masyarakat,” pungkasnya.
Sebelumnya, PBNU juga menyerukan kepada umat Islam dan warga Nahdlatul Ulama untuk melakukan shalat ghaib dan doa bersama guna mendoakan arwah yang meninggal disebabkan eskalasi kekerasan serta mendoakan agar jalan perdamaian dan keadilan dapat segera diwujudkan.
Selain itu, PBNU juga menyerukan agar inspirasi agama tentang rahmah dan persaudaraan, serta keadilan universal lebih dikedepankan dalam upaya resolusi konflik.
PBNU juga menyerukan agar Anggota Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk tidak menggunakan veto dalam membela salah satu pihak dalam tragedi kemanusiaan yang berkepanjangan tersebut.(Hb)
