India Kurangi Target Pengadilan Cepat Kasus Kejahatan Seks karena Negara Bagian Kewalahan

Aulanews.id -Pemerintah India telah memangkas targetnya untuk membentuk ribuan pengadilan baru guna mengadili kejahatan seks dengan cepat setelah negara bagian seperti Benggala Barat, tempat terjadinya pemerkosaan-pembunuhan brutal seorang dokter yang mengguncang negara itu, gagal memenuhi target, menurut tiga pejabat pemerintah federal dan dokumen internal yang dilihat oleh Reuters.

Pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi bergerak untuk mendirikan pengadilan khusus jalur cepat (FTSC) pada tahun 2019 untuk mengadili kejahatan seksual secara eksklusif, setelah Mahkamah Agung tahun itu mengkritik pemerintah negara bagian karena lamban dalam memberikan keadilan kepada para korban. Pengadilan tersebut menyoroti Bengal dan Uttar Pradesh karena terlalu lama mengambil keputusan dalam kasus yang melibatkan korban anak.

Sebagian besar kejahatan seksual diadili oleh pengadilan negara bagian India yang memiliki beban berat , tetapi pemerintah Modi berencana untuk memberi insentif kepada pemerintah negara bagian untuk mendirikan 1.023 FTSC pada Maret 2021 dengan mendanai 60% biaya. Setiap FTSC dikelola oleh satu pejabat pengadilan dan tujuh staf pendukung.

Pemerintah telah memproyeksikan 2.600 FTSC pada tahun 2026 tetapi sekarang telah merevisi targetnya menjadi 790 karena rendahnya minat dari negara bagian dan kurangnya hakim, menurut pejabat dan dokumen tersebut, ringkasan yang tidak bertanggal dari kemajuan proyek FTSC tahun ini.

Menurut data pemerintah yang tersedia untuk publik, hanya 752 FTSC yang telah didirikan secara nasional hingga Agustus.

Beberapa negara bagian lambat untuk mendaftar ke proyek tersebut, dengan Bengal baru bergabung tahun lalu. Negara bagian yang dipimpin oposisi - yang menteri utamanya Mamata Banerjee sedang diawasi karena penanganannya terhadap kejahatan seksual - sebelumnya telah menetapkan target 123 pengadilan jalur cepat pada Maret 2021, menurut para pejabat dan dokumen tersebut.

Namun, hanya enam pengadilan yang beroperasi di Bengal, tempat terdapat sekitar 48.600 kasus pemerkosaan dan pelanggaran seksual lainnya yang masih menunggu putusan.

Rincian mengenai target awal pemerintah federal dan keputusannya untuk mengurangi secara tajam dilaporkan oleh Reuters untuk pertama kalinya.

Pejabat tinggi peradilan Benggala Barat, Siddhartha Kanjilal, menyalahkan lambatnya respons tersebut pada kurangnya jumlah hakim, tetapi mengatakan bahwa pihak berwenang sedang bekerja sama dengan Pengadilan Tinggi Calcutta, pengadilan tertingginya, untuk menunjuk pejabat pensiunan ke FTSC.

"Telah terjadi penundaan," katanya. "Kami, dan juga Pengadilan Tinggi Calcutta, telah menangani masalah ini." Kementerian Hukum dan Keadilan India serta kantor Banerjee, seorang kritikus vokal Modi, tidak menanggapi permintaan komentar.

Benggala kini telah ditetapkan tujuan 17 pengadilan khusus pada tahun 2026, menurut dokumen pemerintah yang tidak bertanggal dan ringkasan kedua tertanggal 30 Agustus tentang status FTSC di negara bagian timur itu yang dilihat oleh Reuters.

Sistem peradilan India yang tegang memiliki tumpukan puluhan juta kasus. Pengadilan negeri tingkat pertama kekurangan sekitar 5.000 pejabat pengadilan, sekitar 20% dari hakim yang ditugaskan oleh otoritas negara, menurut data pemerintah.

Dalam satu contoh penundaan yang menonjol, pengadilan distrik di Ajmer pada bulan Agustus ini menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada enam orang karena peran mereka dalam pemerkosaan massal yang terjadi pada awal tahun 1990-an.

Salah satu korban Ajmer, yang tidak dapat disebutkan namanya berdasarkan hukum India, mengatakan bahwa dia ditinggalkan oleh suaminya setelah mengetahui penyerangan tersebut dan hukuman dari pengadilan adat sudah terlambat baginya: "Saya sekarang sudah seusia nenek-nenek dan tidak punya harapan lagi." Sebaliknya, FTSC berfokus pada kejahatan tertentu dan dapat mengadilinya dengan cepat. Mereka juga diizinkan untuk mempekerjakan hakim berdasarkan kontrak, termasuk pejabat pengadilan yang sudah pensiun.

Pada tahun 2022, tahun terakhir data komprehensif tersedia, FTSC memberikan putusan pada 83% kasus yang masuk dalam daftar. Sebaliknya, pengadilan India secara keseluruhan hanya memberikan putusan pada 56% kasus kejahatan seksual yang ditangani pada tahun itu.

Target awal FTSC ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan Kehakiman federal dengan menggunakan rumus yang memperhitungkan jumlah kasus yang belum terselesaikan di setiap negara bagian dan target bagi setiap pengadilan untuk menyelesaikan 165 kasus setiap tahunnya, kata salah seorang pejabat. Seperti rekan-rekannya, pejabat tersebut berbicara dengan syarat anonim karena ia tidak berwenang berbicara kepada media.

Di negara tempat kasus-kasus dapat berlarut-larut, FTSC "memiliki relevansi khusus dalam kasus-kasus yang melibatkan korban dan saksi yang rentan," kata GS Bajpai, wakil rektor Universitas Hukum Nasional Delhi, yang telah memberi nasihat kepada pemerintah tentang reformasi hukum pidana.

Pengacara senior Shobha Gupta, yang telah mewakili banyak korban pemerkosaan, mengatakan FTSC dapat berguna tetapi banding masih melalui sistem pengadilan tradisional yang lambat.

"Yang dibutuhkan adalah percepatan hingga ke pengadilan terakhir dan putusan final, serta pelaksanaan putusan final dengan tenggat waktu yang ketat," ungkapnya. Tidak ada data yang tersedia untuk umum tentang berapa banyak kasus FTSC yang diajukan banding, tetapi dua pejabat pemerintah mengatakan bahwa putusan dari pengadilan dan tribunal yang lebih rendah biasanya diajukan banding. Hampir 42% dari 1,7 juta kasus pidana yang tertunda di pengadilan tinggi India adalah banding.

Menurut data pemerintah, negara-negara yang dipimpin oposisi secara umum lebih lambat dalam mendirikan FTSC. Uttar Pradesh dan Rajasthan, keduanya diperintah oleh Partai Bharatiya Janata milik Modi, telah memenuhi target mereka, menurut tiga pejabat dan data departemen kehakiman.

Namun, negara bagian Maharashtra di bagian barat, yang diperintah oleh koalisi yang mencakup BJP, baru menetapkan 14 dari target 138. Ketiga pejabat tersebut mengatakan pemerintah federal telah berulang kali mendesak negara-negara bagian yang tertinggal seperti Bengal untuk mendaftar, tetapi sering kali tidak mendapat tanggapan.

Ringkasan tertanggal 30 Agustus yang dilihat oleh Reuters mengatakan bahwa departemen kehakiman telah menulis surat kepada Bengal pada tanggal 12 Desember 2023, yang menyarankan agar Bengal merekrut staf kontrak "jika terjadi kekurangan tenaga kerja."

Pada tahun 2021, menteri hukum saat itu Kiren Rijiju juga menulis surat kepada Banerjee, yang dilihat oleh Reuters, di mana ia mengatakan departemennya telah mengirimkan pengingat sebelumnya untuk meminta persetujuannya untuk mendirikan FTSC.

Ketiga pejabat itu mengatakan mereka tidak menerima tanggapan terhadap surat tersebut. Salah satu negara bagian yang diperintah oposisi yang telah memenuhi target 22 FTSC adalah Jharkhand.

Namun, negara bagian dengan penduduk 33 juta jiwa itu telah memberi tahu pemerintah federal bahwa mereka akan menarik diri dari program FTSC, kata ketiga pejabat tersebut.

Kepala birokrat hukum Jharkhand, Rajesh Sharan Singh, mengatakan para pejabat telah berunding tentang pengelolaan FTSC yang sepenuhnya didanai oleh negara bagian, salah satu negara termiskin di India, tetapi menolak mengatakan alasannya.

"Jika pemerintah daerah mendanainya, kami akan keluar dari pendanaan pemerintah pusat," katanya. Kantor Kepala Menteri Hemant Soren tidak menanggapi pertanyaan Reuters." Dilansir dari reuters.com pada hari jum'at (27/09/2024)