Aulanews.id – Pemerintah tengah menyusun rencana divestasi saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO) seiring dengan berakhirnya kontrak karya perusahaan tersebut pada 2025. Untuk menjaga kelangsungan bisnisnya, emiten tambang itu harus punya Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari pemerintah.
Selama ini, bijih nikel hanya diolah di dalam negeri menjadi bentuk setengah jadi seperti feronikel dan nikel pig iron. Kemudian, produk tersebut diekspor ke negara tujuan untuk diolah menjadi produk industrialisasi yang tentunya menjadikan negara tujuan mendapatkan keuntungan berlipat ganda.
Indonesia saat ini memiliki mimpi untuk bisa mewujudkan program hilirisasi yang telah ditetapkan oleh Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi). Presiden telah memerintahkan penguatan hilirisasi industri pertambangan, terutama nikel.
Targetnya bijih nikel alias nickel ore dapat diolah di Indonesia hingga menjadi barang jadi, yaitu sebagai bahan utama produksi baterai. Langkah tersebut kemudian diiringi dengan kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel pada 2020.
“Tahun kemarin kita kalah digugat oleh Uni Eropa. Tetapi saya sampaikan pada menteri jangan juga berhenti. Lawan! sehingga kita banding, enggak tahu kalau nanti banding kalah lagi. Tetapi kalau kita belok jangan berharap negara ini menjadi negara maju,” ujar Presiden Jokowi, dalam acara Pembukaan Muktamar XVII PP Pemuda Muhammadiyah, Rabu (22/2/2023).
Menurut Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, kesempatan pemerintah mengendalikan Vale akan berpengaruh pada integrasi antara sektor tambang nikel dengan smelter di Indonesia, khususnya melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pemerintah harus menjadi pemegang saham pengendali (PSP) di PT Vale Indonesia, Tbk.
