Aulanews.id – Barangkali tidak berlebihan kalau soal implementasi demokrasi di Indonesia ini harus berguru kepada KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Presiden Ke-4 RI itu menjadi tokoh yang inklusif, sehingga keberadaannya diterima dan dibutuhkan oleh sejumlah kalangan. Itulah yang dikatakan M Atho’illah Shohibul Hikam, Menteri Negara Riset dan Teknologi di era Presiden Gus Dur.
Pria yang akrab disapa AS Hikam ini menyampaikan, bahwa presiden atau calon presiden atau politisi atau pemimpin, masing-masing punya paradigma tersendiri untuk dicoba, diterapkan, dikembangkan di dalam kesempatan kalau dia mendapatkan posisi dan sebagainya. Tidak terkecuali Gus Dur memiliki paradigma yang semua sudah sangat familier, ketika Gus Dur masih hidup, melalui tulisannya, melalui kegiatannya, melalui ceramahnya dan lain-lain.
“Kalau dari pradigma Gus Dur yang saya ketahui dan saya gunakan sebagai seorang Gusdurian,” ungkapnya.
Menurut dia, dari paradigma itu, pertama Gus Dur sangat komitmen dengan penegakan demokrasi. Kedua, akar kebangsaan dan akar keislaman dalam pengertian yang dipahami oleh Nahdatul Ulama. Ketiga, Gus Dur seorang yang humanis, yang memiliki komitmen terhadap kemanusiaan. Keempat, Gus Dur itu tentu antikekerasan dari sinilah Gus Dur menjadi tokoh yang sangat bisa inklusif didukung oleh semua pihak, bukan hanya NU atau orang Islam secara umum, tapi juga oleh kaum minoritas.
Ketika Gus Dur menjadi seorang presiden pun, empat prinsip itu tetap dijalankan. Sikap humanisme kepada semuanya tetap digunakan. Sehingga orang melihat sosok insklusif yang bisa melindungi semua kelompok, termasuk kelompok minoritas. Kemudian bisa melindungi kelompok-kelompok minoritas seperti etnis Cina, Papua, dan lain sebagainya.
