Aulanews.id – Upaya-upaya pencegahan terus menerus dilakukan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jawa Timur, dengan berbagai langkah strategi. Terutama ditujukan bagi anak-anak dan remaja, dan kaum perempuan, yang rentan terhadap bahaya intoleransi dan radikalisme.
“Kali ini, kami mengajak para guru sebagai agen penting dalam menyampaikan isu-isu yang berkembang di masyarakat, untuk melindungi anak bangsa dari bahaya radikalisme dan terorisme, ” tutur Ketua FKPT Jatim, Prof DR Hj Hesti Armiwulan SH MHum.
Hal itu diungkapkan pakar hukum dan guru besar Universitas Surabaya (Ubaya) pada pembukaan kegiatan “Sosialisasi Membangun Sinergi untuk Melindungi Anak Bangsa dari Bahaya Intoleransi, dan Radikalisme”, di gedung PKK Pemkot Madiun, pada Senin 27 Mei 2024.
Kegiatan ini diikuti para guru SD – SMP di wilayah Kota Madiun, dihadiri Kasubdit Pemberdayaan Masyarakat BNPT Kolonel (SUS) DR. Harianto, dan Bakesbang Prov Jatim.
Sebelumnya, jajaran pengurus FKPT Jatim mengadakan audiensi bersama Pj Walikota Madiun Eddy Supriyanto SSTP MPSDM di Surabaya, Minggu 26 Mei 2024. Sedianya Eddy yang juga Kepala Bakesbangpol Provinsi Jatim sebagai pembicara kunci, namun ternyata ada kegiatan di Jakarta.
FKPT Mitra Strategis BNPT
Pada kesempatan itu, Kasubdit Pemberdayaan Masyarakat BNPT Kolonel (SUS) DR. Harianto, S.PD.,M.PD, menegaskan, FKPT Jawa Timur merupakan salah satu mitra strategis BNPT dalam menangani permasalahan terkait.
Di antara strateginya, mensinergikan semua elemen yang terlibat dengan pendekatan pentahelix, yaitu pemerintah, masyarakat, akademisi, media, dan dunia usaha.
FKPT Jatim berperan dalam mengkolaborasikan segala sesuatu dalam rangka pencegahan paham radikal, ekstremisme, dan terorisme di wilayah provinsi ini.
“Kami tetap berkeyakinan dengan upaya kita bersinergi dengan pendekatan multi pihak, semua pihak memiliki rasa tanggungjawab. Bahwa ini bukan semata-mata menjadi tanggungjawab badan berupa BNPT dan mitra strategis FKPT saja.
“Namun ini adalah tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia. Di sini kami sebagai badan menyampaikan pesan inilah negara hadir dalam kebersamaan dengan semua elemen masyarakat,” ujar Kolonel Harianto.
Ia juga menyampaikan tujuh prioritas nasional BNPT yang sudah dikembangkan dan perlu diperkuat, yaitu: Pemberdayaan perempuan, remaja dan anak, Desa Damai, Sekolah Damai, dan Kampus Kebangsaan, Perlindungan warga negara Indonesia yang secara luas, assessment terhadap aparat pemerintah yang berisiko tinggi dan terkait dengan radikalisasi.
