Aulanews.id – Perhatian publik saat ini tengah fokus membincang kementerian keuangan. Hal tersebut imbas dari banyaknya masalah yang tengah dihadapi lembaga tersebut. Dan salah satu yang diwacanakan sebagai solusi terbaik adalah agar keberadaan Direktorat Jenderal Pajak dapat dipisah dari Kementerian Keuangan. Dengan demikian, hal ini akan jadi solusi yang dapat jadi pertimbangan.
Pandangan ini disampaikan Wakil Ketua MPR RI. Menurutnya, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sudah sebaiknya terpisah dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal tersebut buntut persoalan yang tengah menimpa sejumlah oknum pegawai pajak terkait harta kekayaan beberapa waktu belakangan. Dan wacana ini menurutnya menjadi solusi atas berbagai kasus yang tengah terjadi.
Dirinya pun mempersilakan usulan ini menjadi bahan perbincangan di masyarakat dan tidak mutlak harus diwujudkan. “Tidak mutlak harus dilaksanakan. Tapi, menjadi pertimbangan,” katanya dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (17/03/2023).
“Pertanyaan yang muncul. Pak Fadel, apakah mungkin ada negara lain yang pernah melaksanakannya?” lanjut dia. Fadel membeberkan bahwa usulan memisahkan Ditjen Pajak dari Kemenkeu justru sudah dilakukan sejumlah negara-negara di dunia.
Sebagai contoh, sebut Fadel, Amerika Serikat yang memiliki lembaga pajak sendiri bernama Internal Revenue Service (IRS). “IRS merupakan lembaga otonom yang terpisah dari Kemenkeu AS,” jelasnya.
Meski demikian, lanjut Fadel, IRS tak sepenuhnya otonom karena masih berkoordinasi dengan Kemenkeu AS. Akan tetapi, dalam hal kewenangan untuk menentukan kebijakan, anggaran dan sumber daya manusia (SDM), mereka otonom. “Coba kita ambil lagi negara-negara lain, Argentina, dan Singapura saja negara tetangga kita juga bisa demikian, itu di sana (Singapura) namanya Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS),” ungkap dia.
