“Kemudian yang satu lagi, pelapor peristiwanya di Desa Ngebrak, Kecamatan Gampengrejo, kurang lebihnya sama dengan di Mlati. Jadi, penerima manfaat dari beras bansos ini diberikan juga APK dari paslon nomor urut 2. Sesungguhnya modus yang dipakai oleh kader-kader dari paslon nomor urut 2 ingin mengesankan bahwa seolah-olah bansos ini dari mereka, dari calon. Padahal sesungguhnya tidak. Bagi warga desa yang tidak paham, tentu akan berpikir bahwa beras ini dari paslon nomor 2, padahal itu sesungguhnya kan dari pemerintah,” ujarnya.
Danan menegaskan, bahwa tindakan dan perbuatan atau peristiwa yang terjadi di Desa Mlati maupun di Desa Ngebrak ini merupakan pelanggaran serius Pilkada.
”Makanya kami mendampingi para pelopor melaporkan ke Bawaslu, dengan harapan Bawaslu segera mengambil tindakan. Tindakan yang dibenarkan oleh Undang-Undang segera diambil. Meskipun saya secara pribadi dan mungkin teman-teman yang lain juga mendengar bahwa peristiwa penumpangan APK pada pembagian beras bansos terjadi di hampir seluruh desa. Ini masif sekali. Harapan kita Bawaslu segera mengambil langkah kongkrit demi keadilan. Karena bukti formil dan materiil sudah terpenuhi,” tegasnya.
Ungkapan serupa juga disampaikan Karim Amrullah, SH, yang meyakini kalau Bawaslu akan menanginnya perkara ini dengan profesional. Hal ini akan menjadi pelajaran kejujuran bagi masyarakat Kabupaten Kediri.
”Dalam kasus ini, pelanggarannya sangat jelas, memanfaatkan pembagian beras bansos dari pemerintah untuk kegiatan kampanye,” tuturnya.
Karim juga berpesan kepada masyarakat, agar hati-hati kampanye modus seperti yang dilakukan pasangan Cabup incumben. Karena pemberian beras bansos itu merata di seluruh Indonesia.
