Aulanews.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat bicara terkait tudingan bahwa dirinya tidak menghargai MPR. Tudingan itu dilontarkan Ketua MPR Bambang Soesatyo. Sebelumnya Wakil Ketua MPR, Fadel Muhammad malah meminta Presiden agar mencopot Sri Mulyani. Melalui akun resminya di media sosial, Sri Mulyani menyertakan tangkapan layar pemberitaan media massa mengenai pernyataan Ketua MPR yang akrab disebut Bamsoet itu.
Menurut Bamsoet, Fadel Muhammad sebagai Wakil Ketua MPR RI yang mengoordinasi Badan Penganggaran merasakan betul sulitnya berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.
Pasalnya, beberapa kali diundang oleh Pimpinan MPR, Sri Mulyani tidak pernah datang. “Dua hari sebelum diundang rapat, dia selalu membatalkan datang. Ini menunjukkan bahwa Sri Mulyani tidak menghargai MPR sebagai lembaga tinggi negara,” kata Bamsoet
Sehubungan dengan pernyataan pimpinan MPR mengenai ketidakhadiran Menkeu dalam undangan rapat dengan pimpinan MPR membahas anggaran MPR, Sri Mulyani memberikan penjelasan.
Undangan dua kali 27 Juli 2021 bersamaan dengan rapat internal Presiden yang harus dihadiri sehingga kehadiran di MPR diwakilkan Wamen.
Pada tanggal 28 September 2021 bersamaan dengan rapat Banggar DPR membahas APBN 2022 di mana kehadiran Menkeu wajib dan sangat penting. Rapat dengan MPR diputuskan ditunda.
Sementara itu, pada kesempatan sebelumnya, Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad menyatakan pihaknya kecewa dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Fadel menilai Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak memperhatikan kebutuhan anggaran MPR.
“Kami di MPR ini kan pimpinannya 10 orang, dulu cuma 4 orang kemudian 10 orang. Anggaran di MPR ini malah turun, turun terus,” kata Fadel
Fadel menuturkan, pihaknya telah meaksanakan rapat dengan Sri Mulyani. Ketika itu, Sri Mulyani menyetujui sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan oleh MPR akan dilaksanakan enam kali dalam setahun. Realisasinya cuma empat kali.
Fadel mengeklaim pihaknya lalu menyampaikan kekecewaan itu kepada Presiden Joko Widodo dan Mensesneg Pratikno. Fadel mengatakan pihaknya meminta agar mendapatkan perlakuan yang wajar, dibandingkan dengan lembaga negara.
Terkait anggaran MPR, Sri Mulyani menjelaskan, pada 2021 Indonesia menghadapi lonjakan Covid-19 akibat varian Delta. Pada seluruh anggaran kemenerian dan lembaga harus dilakukan refocusing empat kali. Tujuannya adalah untuk membantu penangan Covid-19 misalnya klaim pasien yang melonjak sangat tinggi, akselerasi vaksinasi, atau pelaksanaan PPKM di berbagai daerah.
