Selain itu, papar Said, terdapat pula 8,4 juta pelanggan daya listrik 900 VA terdata dalam DTKS dan 24,4 juta pelanggan 900 VA tak terdata di DTKS. Di dua kategori itu juga perlu diverifikasi faktual, untuk memilah mana yang perlu beralih ke daya listrik 1.300 VA dan mana yang tidak.
Said berharap, BPS, Kementerian Sosial, PT PLN, dan pemerintah daerah bersinergi untuk memperbaharui dan mengintegrasikan data, untuk kepentingan disebut di atas. Langkah bersama ini sangat penting agar akurasi program bansos sebagai kekuatan absorber makin akurat.
Said juga berpendapat bahwa upaya peralihan energi tentu tidak hanya pada sektor rumah tangga, sehingga sektor transportasi yang menyerap 46 persen dari total konsumsi energi nasional juga harus bergerak bersama menuju berpenggerak listrik. Begitu pula dengan sektor industri yang menyerap 31 persen konsumsi energi nasional.
Oleh sebab itu, Ketua Banggar DPR itu mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang menjadi pelopor penggunaan kendaraan dinas pemerintah menggunakan kendaraan listrik. Di sisi lain, transformasi energi diharapkan mengubah beban subsidi dari oil heavy ke electric heavy, sehingga subsidi Solar, Pertalite dan LPG 3 kilogram yang konsumsinya masing-masing 95 persen (1,69 juta kiloliter), 80 persen (15,89 juta kiloliter), dan 68 persen, dinikmati rumah tangga mampu bisa dialihkan agar lebih efisien dan tepat sasaran.
“Anggarannya dapat dialokasikan kepada rumah tangga miskin mengakses energi listrik untuk kebutuhan sehari hari, sementara LPG 3 kilogram dapat dikhususkan untuk pedagang keliling serta pelaku usaha mikro dan kecil,” ucap Said.
