Aulanews.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan segera melakukan konsultasi draf revisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 yang sempat mendapat protes karena dianggap mengancam keterwakilan perempuan. Peraturan tersebut berisi tentang pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari menyatakan permohonan akan mengonsultasikan revisi PKPU tersebut kepada DPR RI dan Pemerintah. Hal itu dikarenakan saat ini suah masuk dalam tahap pengajuan calon calon legislatif (Caleg):
“Mengingat waktu pengajuan bakal calon DPR dan DPRD sudah berjalan, perubahan peraturan KPU tersebut akan segera dikonsultasikan kepada DPR dan Pemerintah,” ujar Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari dalam Konferensi Pers di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (10/5/2023).
PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dinilai mengancam keterwakilan perempuan dalam Pemilu 2024
Hasyim menyatakan revisi akan dilakukan terhadap aturan soal penghitungan kuota 30 persen Caleg perempuan seperti diatur dalam Pasal 8 ayat 2 PKPU tersebut. Pasal 8 ayat (2) PKPU 10 Tahun 2023 menyebutkan, jika menghitung 30 persen jumlah calon calon perempuan di setiap daerah pemilihan (dapil) menghasilkan angka pecahan, maka apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai kurang dari 50 (lima puluh), hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah.
Hal tersebut sempat mendapat protes dari Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan. Mereka menilai, aturan secara matematis itu melanggar Pasal 245 Undang-Undang Pemilu. Pasal tersebut menyebutkan bahwa partai politik harus mengajukan daftar bacaleg dengan keterwakilan perempuan minimal sebanyak 30 persen.
