Dari Diskusi BUMD OUTLOOK 2025, BUMD Jatim Diharapkan Tingkatkan Kinerja Agar Jadi Penopang PAD

KSO adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih BUMD atau antara BUMD dengan pihak swasta untuk melaksanakan suatu usaha yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

Meski demikan, dia meminta agar sistem KSO itu benar-benar bisa dikaji secara matang, agar kedepan tidak menimulkan masalah hukum.

“KSO seperti apa kedepanya, tentu kalau kita KSOkan BUMD perlu banyak kajian. Aprasial dan sebagainya mungkin itu masalahnya adalah waktu,” tegasnya.

“Ketika BUMD mengajukan tambahan modal perlu Perda. Untuk menuju suatu Perda tidak bisa kita menawarkan, dan harus BUMD terkait dan yang mengajukan, harus dengan bisnis plan yang tertata rapi dan visible,” tegasnya.

Pranaya Yudha juga mendorong agar BUMD melakukan pembenahan dalam tata kelola SDM. Sehingga, BUMD bisa bekerja secara profesinal mengemban misi meraih PAD dan misi sosial.

Baca Juga:  Polsek Gunung Anyar Siaga Ketat Kriminalitas di Merr

“Yang ketiga kita bicara SDM, kami dorong pak Kabiro adalah aspek meritokratif. Artinya ada dari beberapa misi keuntungan dan misi sosial. Misi ini harus diseimangkan tanpa meninggalkan profesionalisme,” pungkasnya.

Direktur PT Jatim Graha Utama (JGU) Mirza Muttaqien mengatakan, pihaknya selama ini menjalankan misi profesional dan sosial yang sudah dibebankan oleh Pemprov Jatim.

Diantaranya adalah melakukan pengendalian inflasi melalui operasi pasar ketika terjadi pandemic Covid 19 atau saat hari besar.

Langkah itu dilakukan untuk menjaga perekonomian, agar tidak terjadi panic buying, yang membuat harga tidak stabil di pasaran.

“Kami selama beberapa tahun mendapatkan penugasan untuk terus bersama-sama mengendalilan inflasi pada saat kenaikan harga luar biasa. Pada tahun 2020 lalu kita mensupoort PWU untuk membentuk lumbung pangan saat Covid 19 agar tidak terjadi panic buying dan harga stabil karena kesediaan barang yang cukup,” katanya.

Baca Juga:  Pabrik Sepatu CV Sweet Seventeen Di Gedongan Terbakar

Dia mengatakan, pihaknya juga melakukan intervensi pasar untuk menekan kebutuhan pokok di Jatim. Dengan adanya intervensi tersebut dia yakin bisa menekan angka inflasi.

“Dengan adanya intervensi maka untuk pangan sudah terjadi deflasi minus 0,5 persen. Itu yang dicatat oleh BPS Jatim. Ini sudah cukup luar biasa dengan intervensi yang ada,” jelasnya. ( GEM)

Berita Terkait

Memperkuat Keterbukaan Informasi, KI dan Baznas Jatim Jalin Kolaborasi

Memperkuat Keterbukaan Informasi, KI dan Baznas Jatim Jalin Kolaborasi

Terkini

Siaran Langsung

Sosial

Scroll to Top