Aulanews.id – BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang dimiliki Pemprov Jatim berperan penting dalam menggerakkan roda perekonomian di Jawa Timur.
Diharapkan, BUMD dapat menjadi tauladan dalam kinerja ekonomi, baik bagi sektor swasta maupun masyarakat luas, agar menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan bagi Pemprov Jatim.
Hal itu dikatakan oleh Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad saat membuka diskusi BUMD OUTLOOK 2025 “Saatnya BUMD Jadi Penopang Utama Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur” yang diselenggarakan di Gedung DPRD Jatim jalan Indrapura Surabaya pada Rabu (12/6).
“Saya berharap agar BUMD memberikan suatu kerja dan tauladan bagi Jawa Timur. Karena kinerja ekonomi Jawa Timur digambarkan melalui kinerja BUMD,” kata Gus Sadad.
Ketua DPD Gerindra Jatim itu mengatakan, selama lima tahun terakhir, kondisi ekonomi di Jatim cukup baik meski dalam beberapa waktu dilanda pandemic Covid 19.
Dia berharap agar BUMD juga memberikan kontribusi maksimal, agar potensi PAD bisa ditingkatkan lebih besar lagi.
“Besar harapan kami ada pihak yang terlibat memberikan catatan betul, BUMD yang kita banggakan banyak kontribusinya,” tambahnya.
Gus Sadad meminta agar Pemprov dan Komisi C DPRD Jatim terus bersinergi untuk memberikan masukan yang produktif, agar kinerja BUMD di Jatim bisa ditingkatkan. Selama ini, dia mencatat, hanya beberapa BUMD saja yang memiliki kontribusi PAD cukup baik bagi Jatim.
“Semua akan efektif jika ditunjang oleh penyenggaraan pemerinatah Jawa Timur yang optimal. Kalau komisi C benar-benar cerewet dan nyambung optimisme dengan Pemprov. Karena kadang kadang kegairahan kita intuk menggerakakkan BUMD itu tidak ada,” tambahnya.
Anggota komisi C DPRD Jatim Pranaya Yudha Mahardika mengatakan, ada tiga masalah mendasar yang dihadapi BUMD sehingga tidak bisa meningkatkan kinerjanya.
Selain permodalan dan bisnis plan yang masih belum matang, tata kelola yang kurang baik menjadi hambatan untuk meraup pendapatan yang maksimal.
“Tiga poin kalau kita bicara masalah permodalan selalu disampaikan dan itu betul sebuah persoalan,” kata anggota DPRD Jatim dari dapi Banyuwangi-Bondowoso-Situbondo.
Wakil Ketua DPD Golkar Jatim itu mengatakan, salah satu langkah untuk mengatasi masalah modal bagi BUMD adalah kebijakan adanya sistem Kerjasama Operasi .
Terobosan itu menjadi salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan oleh BUMD untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapinya.
