“Dalam hal kampanye hitam di media sosial, DPR mendukung Bawaslu melakukan penindakan. Buktinya? DPR tidak pernah mengkritisi apabila Bawaslu mengajukan Perbawaslu,” tuturnya.
Ketua Presidium, Mafindo Septiaji Eko Nugroho berharap, penanganan terhadap informasi hoaks adalah dengan adanya ‘vaksin’. Artinya, meminta semua kementrian/lembaga, perlu memitigasi potensi hoaks yang muncul.
“Jadi perlu adanya vaksin hoaks yang dilakukan oleh kementrian/lembaga,” pungkasnya.(Mg01)
Page 2 of 2
