AII juga berharal kedepannya agenda-agenda pemerintah di bidang ekonomi juga menaruh investasi perlindungan HAM. Sebab menurutnya, pembangunan tanpa perlindungan HAM bukan pembangunan, apalagi jika disebut pembangunan yang berkelanjutan.
“Jika pemerintah hendak melakukan pengembangan perkebunan sawit di Papua, Sumatera, Kalimantan, atau IKN, atau melanjutkan pembukaan tambang baru di Papua, makan HAM harus jadi dasar dalam membuat kebijakan dan dalam menganbil tindakan,” kata Usman.
“Setidaknya masyarakat diberi tahu tentang rencana berikut dengan dampak negatifnya. Bahwa mereka bisa tergusur, atau lingkungan tercemar, atau kebun mereka harus tersingkirkan, sampai dengan mengkonsultasikan apakah mereka setuju dengan kebijakan pemerintah. Persetujuan itulah yang menjadi dasar,” ujarnya.(Vin)
