Aulanews.id - Jakarta. Pengurus Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor menyayangkan keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi yang tidak menyertakan hijab dalam standar pakaian untuk Paskibraka putri. Ketua Bidang Ketahanan Nasional dan Bela Negara Pimpinan Pusat GP Ansor M. Syafiq Syauqi menyebut selain merupakan langkah mundur kebijakan itu mempermalukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di akhir masa jabatannya. “Ini langkah mundur. Kepala BPIP permalukan Presiden Jokowi,” tegas Gus Syafiq di Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2024. Syafiq meminta BPIP menarik kembali Keputusan BPIP Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, dan Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. “Untuk menghentikan polemik ini, segera cabut Keputusan BPIP. Revisi dengan keputusan-keputusan yang bisa merangkul semua,” katanya. Indonesia kata dia, mempunyai putra putri bangsa terbaik yang menjadi pasukan Paskibraka dengan beragam budaya dan keyakinan. Kebijakan Kepala BPIP itu dinilai menjadi faktor utama polemik ini. “Presiden Jokowi sejak awal menggunakan enam salam untuk menghormati segala keyakinan masyarakat yang beragam. Putusan ini adalah bagian kooptasi keberagaman,” tuturnya. Sebagai informasi dalam SK BPIP Nomor 35/2024 itu terdapat sejumlah aturan standar atribut dan pakaian untuk Paskibraka. Klausul yang memicu protes adalah standar pakaian dan atribut Paskibraka putri yang hanya memunculkan contoh gambar perempuan yang tidak berhijab. Sedangkan pada nomor 4 ayat c disebutkan bahwa ukuran rambut bagi Paskibraka putri, yakni satu centimeter di atas kerah baju bagian belakang
