Lebih lanjut Sesjen Wantannas menerangkan eksistensi Wantannas yang memiliki tugas dan fungsi yakni, merancang kebijakan strategis dibidang ketahanan nasional untuk ditetapkan oleh Presiden RI, kemudian mengikuti dan menelaah gambaran perubahan yang mungkin terjadi terhadap arah pembangungan kemandirian industri pertahanan nasional pasca penerapan Undang-Undang Cipta Kerja.
Ditambahkan Laksdya TNI Harjo Susmoro bahwa adanya pengurangan proteksi terhadap industri pertahanan nasional sehingga menuntut penguatan peran kementerian dan lembaga serta pengawasan dari regulator dalam berkomitmen, Konsisten, dan berkomunikasi untuk menentukan arah kemandirian, juga dalam merumuskan aturan-aturan turunan yang dapat mendukung maksimalisasi penguasaan teknologi pertahanan bagi industri strategis nasional.
Kunjungan rombongan Wantannas di Batam ini untuk melihat secara langsung kinerja produksi Alut oleh PT Batamec dan PT.KAS, sekaligus ingin memastikan kesiapan dalam memenuhi kebutuhan Alhankam matra laut, peralatan alutsista dan teknologi apa saja yang sudah dikembangkannya.
Pada Kesempatan ini, Laksdya TNI Harjo mendorong supaya BUMS melakukan pengembangan atas teknologi pertahanan nasional sesuai amanah Presiden RI untuk kemandirian Alpalhankam sehingga “Ke depannya bukan hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri tapi industri pertahanan baik BUMN maupun BUMS harus mampu menjadi supply chain global dalam produksi sehingga anggaran produksi yang berasal dari Pinjaman dalam negeri maupun Luar negeri dapat terbayarkan melalui siklus ekonomi pemasukan negara di bidang industri” kata Sesjen.
Menanggapi keinginan Sesjen wantannas, Finance and Adm Director PT.Batamec dolly adolina prameswari menyatakan dalam paparannya pihaknya siap mendukung kemandirian Alhankam dan kedepan supply chain global akan menjadi tujuan kalau impian mulia ini tercapai tidak ada lagi ketergantungan pada negara asing atau produsen pemasok alutsista.
