Aulanews.id, Jakarta – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mengusulkan bahasa Indonesia-Melayu menjadi bahasa ASEAN-AIPA dalam kunjungan diplomasi ke Parlemen Malaysia. Delegasi DPR RI diterima dan berdiskusi dengan Ketua Parlemen atau Ketua Dewan Rakyat Parlimen Malaysia, Tan Sri Dato’ Johari Bin Abdul.
Ketua Parlemen Malaysia itu menyambut baik usul ini. Mereka juga berdiskusi tentang situasi di Gaza, Palestina. Selain itu, pertemuan bilateral ini membahas pembentukan Asosiasi Parlemen Berbahasa Indonesia-Melayu. Inisiasi pembentukan asosiasi ini datang dari BKSAP DPR RI mengingat besarnya jumlah penutur bahasa Indonesia-Malayu di seluruh dunia yang mencapai lebih dari 300 juta orang.
“Kedepannya DPR RI dan Dewan Rakyat Malaysia sepakat mengusulkan bahasa Indonesia-Melayu sebagai bahasa kerja di lingkungan ASEAN dan AIPA melalui pengajuan resolusi yang akan dijajaki pada Sidang Umum AIPA ke-45 di Laos pada tahun mendatang,” ujar Fadli dalam keterangan tertulisnya, Minggu (10/12/2023).
Selain soal bahasa Indonesia-Malayu, Fadli Zon juga mengusulkan perlunya gugus tugas Parlemen terkait isu Minyak Sawit (palm oil) di Parlemen Eropa. Sebab kata Fadli, penting bagi Indonesia dan Malaysia sebagai penghasil sawit terbesar di dunia untuk bersatu untuk memperjuangkan industri kelapa sawit yang berbasis pada pertanian rakyat.
“Hal ini diperlukan untuk menghadapi tuntutan Uni Eropa terhadap sawit Indonesia dan Malaysia yang memberikan prasyarat “ramah lingkungan” agar dapat memasuki pasar Eropa. Untuk itu DPR RI mengusulkan pembentukan task force untuk mengkaji dan memperjuangkan industri kelapa sawit bagi kedua negara,” kata Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Adapun Ketua Parlemen Malaysia menyetujui usul untuk ditindaklanjuti. Dialog negosiasi industri kelapa sawit ini pun secara intensif telah dilakukan BKSAP melalui Indonesia-European Parliament Meeting dan dialog AIPA-EU. Oleh karena itu DPR RI menganggap keterlibatan Parlimen Malaysia secara bersama-sama dapat memberikan tekanan kepada Uni Eropa agar membuka akses pasar yang lebih luas dan mengedepankan prinsip non-diskriminasi.
“Sebagai bagian dari Liga Parlemen Dunia untuk Palestina (League Parliamentarians for Al-Quds), Indonesia dan Malaysia selalu konsisten untuk menyuarakan kemerdekaan Negara Palestina,” sebut Fadli. Kedua parlemen juga menyepakati komitmen untuk terus menyerukan kecaman terhadap aksi genosida dan pelanggaran HAM berat yang dilakukan Israel terhadap masyarakat Palestina di Gaza, Tepi Barat, dan Jerusalem Timur.
