Negara Afrika Barat ini merupakan Pihak ke-53, dan ke-10 di Afrika, yang bergabung dengan Konvensi Air PBB, yang secara resmi disebut Konvensi 1992 tentang Perlindungan dan Penggunaan Perairan Lintas Batas dan Danau Internasional.
Langkah ini semakin mengokohkan momentum yang kuat untuk kerja sama air di Afrika, di mana lebih dari 90 persen sumber daya air berada di 63 cekungan yang dibagi oleh dua negara atau lebih, menurut UNECE, yang melayani Konvensi tersebut.
“Aksesi Pantai Gading merupakan tonggak sejarah bagi multilateralisme dan menegaskan kembali peran Konvensi Air PBB sebagai alat untuk mendukung kerja sama air demi perdamaian, pembangunan berkelanjutan, dan adaptasi perubahan iklim lintas batas,” kata Tatiana Molcean, Sekretaris Eksekutif UNECE.
Pantai Gading memiliki populasi sekitar 30 juta jiwa dan berbagi delapan daerah aliran sungai lintas batas dengan negara-negara tetangga, termasuk Ghana, Burkina Faso, Mali, Guinea, Liberia, dan Sierra Leone.
Memenuhi kebutuhan air penduduk negara ini, yang tumbuh sebesar 2,5 persen setiap tahunnya, membawa tantangan yang signifikan dalam menghadapi ancaman seperti urbanisasi, dan dampak perubahan iklim – termasuk kekeringan dan banjir.
Pada saat yang sama, kualitas air memburuk akibat polusi dari limbah pertanian, limbah industri, penambangan emas ilegal, dan air limbah yang tidak diolah. Sumber daya air juga tidak merata di seluruh negeri, terutama di wilayah utara dan timur laut.
“Dalam konteks meningkatnya kelangkaan air dan tingginya permintaan air di Afrika, aksesi Pantai Gading sebagai Pihak Afrika ke-10 pada Konvensi Air 1992 merupakan langkah signifikan bagi benua itu,” kata Claver Gatete, Sekretaris Eksekutif Komisi Ekonomi PBB untuk Afrika (UNECA).
