“Penolakan berkelanjutan terhadap pendidikan dan lapangan kerja, pembatasan pergerakan, dan pembatasan kehadiran di ruang publik, telah semakin memperkuat pengecualian perempuan dari kehidupan publik sejak Taliban mengambil alih kekuasaan pada bulan Agustus 2021.”
Ketidakberdayaan terus berlanjutKeputusan pemerintah de facto baru-baru ini untuk mengurangi gaji pegawai negeri perempuan yang dilarang bekerja, terlepas dari pengalaman atau kualifikasinya, mencerminkan tindakan pemberdayaan yang disengaja dan merugikan, tegas Komite.
“Kegagalan untuk melibatkan masyarakat sipil Afghanistan, termasuk pembela hak asasi manusia perempuan, sebagai peserta yang bermakna dalam diskusi Doha, akan menyebabkan hak-hak perempuan dan anak perempuan tidak terpenuhi secara memadai.”
Para anggota mengatakan tidak menyertakan perempuan dan anak perempuan dalam diskusi ini hanya akan melemahkan kredibilitas dan efektivitas pertemuan Doha.
Komite memantau pelaksanaan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW). Badan ini terdiri dari para ahli hak asasi manusia independen, yang dipilih melalui pemungutan suara rahasia oleh Negara-negara Pihak. Mereka bukan staf PBB dan tidak menerima gaji.
