Aulanews.id – Kementeri Keuangan mencatat realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) yang disalurkan kepada masyarakat per September 2023 mencapai sebesar Rp803,5 triliun.
“Dari Rp1.396,9 triliun (BPP), Rp803,5 triliun dari belanja pemerintah pusat ini dinikmati langsung oleh masyarakat kita,” terang Menkeu Sri Mulyani saat konferensi pers secara daring di Jakarta, Rabu (25/10/2023).
Hingga medio September 2023, ada 9,9 juta kelompok penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dengan realisasi Rp19,5 triliun yang dibayarkan setiap tiga bulan sebesar Rp7,34 triliun.
Untuk Kartu Sembako, terdapat 18,5 juta kelompok penerima dengan pengeluaran setiap bulan Rp3,7 triliun dan terealisasi Rp29,8 triliun.
Pemerintah juga telah membayar premi Rp3,9 triliun per bulan untuk membayar iuran 96,7 juta warga tidak mampu yang menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan .
“Kemudian kita memberikan bantuan pangan bulan Maret-Mei yang lalu menjelang atau sekitar Idul Fitri, dan waktu itu harga pangan juga mengalami kenaikan. Pemerintah kemudian memutuskan memberikan bantuan sosial pangan dalam bentuk beras, telur dan ayam. Pada saat yang sama kita juga membantu, waktu itu harga telur dan ayam jatuh, sehingga para peternak mengalami dampak, maka kita membeli dan kemudian memberikannya kepada masyarakat sebesar Rp8,2 triliun,” bebernya.
Sri Mulyani menambahkan, bantuan juga tersalurkan untuk memberikan benih, mulsa, dan pupuk organik yang dirasakan langsung petani sebesar Rp1,2 triliun, Rp574 miliar untuk alat dan mesin pertanian, serta Rp182 miliar bantuan dalam bentuk 19.125 ekor ternak binatang ternak kepada masyarakat.
Meninjau sisi subsidi kompensasi listrik, sudah dibelanjakan Rp77,9 triliun kepada 39,5 juta pelanggan dan 48,2 juta pelanggan kompensasi.
Masyarakat juga diberikan subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (kg) dengan anggaran Rp46,5 triliun, agar penduduk bisa memasak dengan harga sangat terjangkau
Untuk bahan bakar minyak (BBM), pemerintah telah membelanjakan Rp95,4 triliun untuk subsidi dan kompensasi, lalu perumahan Rp616 miliar.
“Kemudian berbagai manfaat belanja yang di sektor pendidikan, terutama bagi masyarakat-masyarakat yang tidak mampu, murid-murid dari kelompok masyarakat yang tidak mampu, mereka mendapatkan dari mulai program beasiswa dan juga dari biaya operasi sekolah,” imbuhnya.
Berbagai manfaat tersebut mulai dari Program Indonesia Pintar dengan anggaran Rp8 triliun, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Rp10,8 triliun untuk 729 ribu mahasiswa, lalu Rp4,6 triliun untuk biaya operasional dari madrasah dan perguruan tinggi dengan penerima manfaat 8,9 juta jiwa, serta Rp3,7 triliun untuk Kartu Prakerja yang dinikmati 1 juta pekerja.
