Aulanews.id – Pasca Presiden Omar Al-Bashir dilengserkan dari singgasana kursi kepresidenan yang diduduki selama 30 tahun, Republik Sudah diperintah oleh Junta Militer. Ada dua jenderal yang mengendalikan kedaulatan Sudan. Masing-masing sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Kedaulatan. Yaitu Jenderal Abdel Fattah Al-Burhan dan Jenderal Muhammed Hamdan Dagalo.
Jenderal angkatan darat dan paramiliter Sudan tersebut saling berebut kekuasaan. Sontak perang saudara tak bisa dielakkan. Korban perang terus berjatuhan. World Health Organization (WHO) mencatat 300 orang tewas dan 3.00O orang luka-luka. Sampai sekarang belum ada tanda-tanda perang akan selesai. Malah eskalasinya semakin meningkat, setelah sempat genjatan senjata selama 24 jam.
Perang saudara telah mengubur cita-cita demokrasi. Pemilu yang dijadwalkan 2024 pasti urung disiapkan dan dilaksanakan. Kekerasan fisik yang melanda Sudan menjadi penghalang pertama dan utama dalam membangun pemerintahan sipil dalam pemilu demokratis.
Negara yang mayoritas penganut Islam Sunni ini terjebak dalam kubangan konflik bersenjata antara kekuatan militer resmi dan paramiliter. Mereka menghalalkan segala cara untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan, hatta menumpahkan banyak darah manusia. Ramadhan dan Idul Fitri yang merupakan syahrul imsak (bulan mencegah) dari perbuatan keji dan mungkar, sama sekali tak diindahkan.
Sepuluh terakhir Ramadhan yang merupakan fase itqun minannar (pembebasan dari api neraka), justru di Khartum, Ibu Kota Sudan tercekam oleh desingan peluru dari senapan para tentara. Kota yang dihuni oleh 42 juta penduduk seperti di neraka. Banyak mayat bergelimpangan di jalan. Warga dihantui ketakutan mendalam. Perang yang berlangsung sejak Sabtu, 15 April 2023 kian tak bisa dikendalikan.
