Aulanews.id – Momentum lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah benar-benar digunakan untuk ajangsana melakukan halal bihalal. Wabilkhusus para ketua umum partai parlemen. Tak ketinggalan presiden berkuasa, Ir Joko Widodo, sangat aktif mengumpulkan para ketua umum partai koalisi pemerintah minus Partai NasDem.
Presiden Jokowi beralasan. NasDem tak dilibatkan lantaran sudah punya koalisi sendiri. Yaitu Koalisi Perubahan Untuk Persatuan (KPP) yang telah mengusung Anies Rasyid Baswedan sebagai calon presiden dari NasDem, Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Kendati pertemuan Presiden Jokowi dan 6 ketum partai dikemas dalam acara halal bihalal, sesungguhnya acara ini melenceng dari spirit halal bihalal yang digagas pertama oleh Presiden Soekarno. Dimana acara ini digelar sebagai sarana silaturahmi para pimpinan politik yang terlibat konflik.
Bung Karno mengumpulkan semua pimpinan politik di Istana Negara pasca lebaran Idul Fitri 1367 Hijriah bertepatan dengan Jumat, 6 Agustus1948 Masehi. Mereka duduk satu meja untuk saling memaafkan dan menghalalkan semua salah dan khilaf satu sama lain.
Istilah Halal Bihalal ini merupakan sumbang saran dari KH Wahab Hasbullah yang merupakan Rois Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Sebuah istilah Bahasa Arab yang khas Indonesia dan tak ditemukan persepadanan kata dan perwujudannya di negara-negara Arab manapun.
Jadi, jelas semangat Halal Bihalal Bung Karno itu rekonsiliatif. Saat para tokoh politik bertikai. Ini dipicu oleh hasil perjanjian Renville pada 8 Desember 1947-17 Januari 1948. Sebuah perjanjian yang merugikan Indonesia. Sebab, wilayah yang diakui sebagai wilayah Indonesia hanya Jawa Tengah, Yogyakarta dan Sumatera.
Perdana Menteri Amir Sjarifuddin yang menandatangani perjanjian Indonesia-Belanda dan Komisi Tiga Negara (Amerika Serikat, Australia dan Belgia). Perjanjian ini berlangsung di atas Kapal Perang Amerika yang bersandar di Teluk Jakarta.
Pasca Perjanjian Renville itu, banyak kelompok kiri yang tersingkir di kabinet. Amir juga akhirnya diganti Muhammad Hatta pada 29 Januari 1948. Pemecatan Amir ini memicu kekecewaan kelompok kiri Indonesia. Sehingga, mendorong pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 18 September 1948.
Amir sebagai pimpinan kelompok kiri Indonesia dieksekusi mati oleh pemerintah tanpa pengadilan, lantaran ikut bertanggungjawab terhadap peristiwa Pemberontakan PKI Madiun yang menewaskan 1.920 orang.
