Aulanews.id- Para pejabat di Amerika Serikat yakin bahwa kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza tidak mungkin terjadi sebelum Presiden Joe Biden meninggalkan jabatannya pada bulan Januari, menurut Wall Street Journal.
Surat kabar itu pada hari Kamis mengutip pejabat tingkat tinggi di Gedung Putih, Departemen Luar Negeri dan Pentagon tanpa menyebutkan nama mereka.
“Tidak ada kesepakatan yang akan segera terjadi. Saya tidak yakin itu akan pernah terwujud,” kata salah satu pejabat AS kepada surat kabar tersebut.
Para pejabat mengatakan kepada Journal bahwa ada dua hambatan utama terhadap kesepakatan tersebut: jumlah tahanan Palestina yang harus dibebaskan Israel sebagai imbalan atas setiap tawanan yang ditahan Hamas, dan meningkatnya ketegangan antara Israel dan Hizbullah .
Di depan umum, para pejabat di Washington telah menekankan bahwa mereka akan terus berupaya mencapai kesepakatan.
“Saya dapat memberi tahu Anda bahwa kami tidak yakin kesepakatan itu akan gagal,” kata juru bicara Pentagon Sabrina Singh kepada wartawan pada hari Kamis sebelum laporan Wall Street Journal diterbitkan.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan dua minggu lalu bahwa 90 persen kesepakatan gencatan senjata telah disepakati.
Washington telah bekerja selama berbulan-bulan dengan mediator Qatar dan Mesir untuk mencoba membawa Israel dan Hamas ke kesepakatan akhir.
Biden mengajukan usulan gencatan senjata tiga tahap pada tanggal 31 Mei dengan mengatakan bahwa Israel telah menyetujuinya. AS akan menyelenggarakan pemilihan presiden pada tanggal 5 November dengan Wakil Presiden Kamala Harris yang akan melawan Donald Trump dari Partai Republik.
Pertumpahan darah terbaru dimulai hampir setahun lalu ketika Hamas melancarkan serangan mendadak terhadap Israel pada 7 Oktober, menewaskan 1.139 orang dan menyandera lebih dari 200 orang.
Serangan Israel berikutnya terhadap wilayah yang diperintah Hamas telah menewaskan sedikitnya 41.272 warga Palestina dan melukai 95.551 orang. Serangan ini juga mengakibatkan hampir seluruh populasi yang berjumlah 2,3 juta orang mengungsi, krisis kelaparan, dan kasus genosida di Mahkamah Internasional.
