Aulanews.id - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menandatangani perintah eksekutif yang bertujuan membatasi investasi pengembangan teknologi di China. Langkah baru ini diharapkan bisa diterapkan mulai tahun depan. Target yang akan dibatasi yakni investasi dalam semikonduktor dan mikroelektronika, komputasi kuantum, dan kemampuan kecerdasan buatan tertentu. Hal ini untuk mencegah modal dan sumber daya manusia (SDM) AS membantu mengembangkan teknologi yang dapat mendukung modernisasi militer China dan mengancam keamanan nasional AS. "Saya menemukan bahwa negara-negara yang menjadi perhatian terlibat dalam strategi jangka panjang yang mengarahkan, memfasilitasi, atau sebaliknya mendukung kemajuan dalam teknologi dan produk sensitif yang sangat penting bagi kemampuan militer, intelijen, pengawasan, atau yang mendukung dunia maya negara tersebut," kata Biden dikutip dari CNBC, Kamis (10/8/2023). Perintah eksekutif juga akan mewajibkan investor AS yang melakukan investasi teknologi di China untuk memberitahu Departemen Keuangan. Menteri Keuangan AS Janet Yellen diminta mendefinisikan teknologi dan produk sensitif apa saja yang masuk larangan dan persyaratan pemberitahuan. Yellen juga bertugas mengkoordinasikan aksi dengan Menteri Perdagangan Gina Raimondo, Menteri Luar Negeri Antony Blinken, Menteri Pertahanan Lloyd Austin, Menteri Energi Jennifer Granholm, serta Direktur Intelijen Nasional Avril Haines. Pejabat administrasi senior mengatakan langkah baru itu dirancang agar tidak menghambat bisnis antara dua ekonomi terbesar dunia. "China tidak membutuhkan uang kita, mereka adalah pengekspor modal bersih. Jadi hal yang kami coba cegah bukanlah uang masuk ke China secara keseluruhan karena mereka punya banyak uang. Hal yang tidak mereka miliki adalah pengetahuan," kata pejabat itu. (Ln)<!--nextpage--> Amerika Serikat, China
