Misalnya, pada tahun 2022, Majelis Umum PBB mengakui hak asasi manusia universal atas lingkungan yang bersih, sehat dan berkelanjutan, sehingga membuka ruang bagi perubahan konstitusi dan hukum di tingkat negara yang berpihak pada lingkungan dan kemanusiaan.
Pada tahun yang sama, Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal yang bersejarah disetujui, dengan langkah-langkah untuk melindungi 1 juta spesies hewan dan tumbuhan yang berada di ambang kepunahan.
Pada bulan Juni 2023, 193 negara Anggota PBB menandatangani apa yang disebut Perjanjian Laut Tinggi, untuk melestarikan keanekaragaman hayati laut di wilayah di luar yurisdiksi nasional.
November lalu, kesepakatan yang telah lama ditunggu-tunggu mengenai pendanaan ‘kerugian dan kerusakan’ bagi negara-negara rentan yang terkena dampak perubahan iklim diumumkan pada konferensi iklim PBB, COP28.
UNEA-6 telah menyisihkan satu hari dalam sesinya yang akan didedikasikan untuk membahas hal ini dan keberhasilan lainnya, serta mempertimbangkan bagaimana pemerintah dapat mengambil tindakan yang luas dan terpadu, termasuk pendanaan yang memadai, untuk melaksanakan perjanjian multilateral yang telah mereka tandatangani.
Pada saat yang sama, UNEA-6 tidak hanya fokus pada komitmen baru, namun juga memenuhi komitmen yang sudah ada.
Apa topik prioritasnya?Inger Andersen, Direktur Eksekutif Program Lingkungan PBB (UNEP), telah menyoroti enam bidang prioritas UNEA-6: Kelangkaan air; penambangan yang bertanggung jawab; pengelolaan mineral, khususnya fosfor; teknologi yang mengubah iklim; mendanai tindakan lingkungan; dan implementasi kerangka Kunming-Montreal.