<strong><a href="aulanews.id">Aulanews.id</a></strong> - Namun, statistik suram ini hanyalah permukaan dari krisis yang lebih besar, para pakar hak asasi manusia independen memperingatkan pada hari Jumat, ketika junta militer mengintensifkan serangannya terhadap warga sipil, termasuk penyandang disabilitas. “<strong>Junta menggandakan dampak penggunaan ranjau darat yang ekstensif untuk menghancurkan perlawanan nasional</strong>,” kata Tom Andrews, Pelapor Khusus untuk Myanmar, dan Pelapor Khusus Heba Hagrass tentang hak-hak penyandang disabilitas. Mereka menyoroti pelanggaran-pelanggaran yang sangat besar, termasuk memaksa warga sipil berjalan melalui ladang ranjau di depan unit militer dan secara sistematis menolak akses korban terhadap bantuan yang menyelamatkan nyawa seperti perawatan medis dan prostetik. Tindakan-tindakan ini, mereka menekankan, adalah<strong> “benar-benar bertentangan” dengan hukum internasional,</strong> termasuk Pasal 11 Konvensi Hak Penyandang Disabilitas dan resolusi Dewan Keamanan PBB 2475 tentang perlindungan penyandang disabilitas dalam perang. Anak-anak paling terkena dampaknyaDampak ranjau darat dan persenjataan yang tidak meledak sangat parah terhadap anak-anak Myanmar, dengan data UNICEF yang dirilis awal tahun ini mengungkapkan bahwa lebih dari 20 persen dari 1.052 korban sipil yang terverifikasi akibat insiden serupa pada tahun 2023 adalah anak-anak. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan tahun 2022 yang tercatat sebanyak 390 insiden. Anak-anak sangat rentan terhadap ranjau darat dan bom yang tidak meledak (UXO), sehingga sering kali mereka tidak dapat mengenali bahayanya. Selain itu, penempatan senjata mematikan ini secara sembarangan di dalam dan di sekitar rumah, sekolah, taman bermain, dan area pertanian, selalu menempatkan anak-anak pada risiko.<!--nextpage--> Seorang anak yang kehilangan kaki kirinya setelah tidak sengaja menginjak ranjau darat di sawah keluarganya di Myanmar tengah. Korban menghadapi kriminalisasiKonsekuensi bagi korban ranjau darat lebih dari sekedar cedera fisik. Orang-orang yang diamputasi, yang sudah bergulat dengan trauma yang mengubah hidup, dikriminalisasi oleh junta, yang mengaitkan hilangnya anggota tubuh dengan aktivitas perlawanan. “Sekarang orang yang diamputasi terpaksa bersembunyi untuk menghindari pelecehan dan penangkapan. <strong>Kehilangan anggota tubuh dipandang sebagai bukti kejahatan</strong>”kata para ahli. Kenyataannya jauh lebih burukDi tengah gambaran yang mengerikan tersebut, kenyataannya bahkan lebih buruk lagi bagi para korban ranjau darat dan keluarga mereka. <strong>“Saya patah hati saat berbicara dengan seorang wanita muda yang kehilangan kakinya setelah menginjak ranjau darat</strong> dekat rumahnya,” kata Mr. Andrews. “<strong>Namun saya marah ketika dokternya memberi tahu saya bahwa dia tidak punya harapan untuk mendapatkan prostesis karena pasukan junta memblokir akses terhadap bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat prostesis.</strong>”tambahnya. Panggilan untuk bertindakBapak Andrews dan Ibu Hagrass mendesak Negara-negara Anggota PBB untuk mengambil tindakan terkoordinasi untuk melemahkan kemampuan junta militer dalam merugikan warga sipil. Mereka juga meminta semua pihak yang berkonflik di Myanmar untuk segera berhenti memasang ranjau darat dan mulai memindahkannya tanpa penundaan. Wawancara terkait: Pakar hak asasi independen mendesak tindakan yang lebih kuat dan terkoordinasi terhadap junta Myanmar Pelapor Khusus adalah pakar hak asasi manusia independen yang ditunjuk oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB sebagai bagian dari Prosedur Khususnya. Mereka diberi mandat untuk memantau dan melaporkan isu-isu tematik tertentu atau situasi negara dan bekerja atas dasar sukarela.<!--nextpage--> Mereka bertugas dalam kapasitas masing-masing, bukan staf PBB dan tidak menerima gaji.
