Aulanews.id – Banyak kalangan yang merasa prihatin atas penetapan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya atas kasus pemerasan atau penerimaan gratifikasi. Namun demikian, keberadaan lembaga antirasuah ini hendaknya menjadikan kasus tersebut sebagai momentum untuk terus berbenah. Dengan melakukan aneka perbaikan, maka diharapkan menjadi titik balik bagi KPK untuk kembali menjadi lembaga yang bisa dipercaya publik.
Harapan disampaikan perempuan yang menjabat Direktur Jaringan Gusdurian ini. Bahwa kondisi yang ada membuat kepercayaan publik terhadap KPK sudah sangat jatuh. Ning Lisa mendorong Presiden Joko Widodo untuk membenahi KPK. “Gusdurian berharap presiden saat ini benar-benar memastikan KPK diperbaiki sehingga masyarakat sipil mau kembali mendampingi KPK,” katanya di Wisma Hijau Depok, Jawa Barat, Ahad (26/11/2023).
Diakuinya bahwa Jaringan Gusdurian merupakan bagian dari masyarakat sipil yang sejak 2012 mendampingi KPK. Apalagi, KPK dirancang pada masa pemerintahan Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid. Dengan demikian sangat peduli dengan pemberantasan korupsi. Namun, Jaringan Gusdurian sudah tidak lagi mendampingi KPK sejak Firli menjadi Ketua KPK pada 2019 karena kredibilitasnya yang dipertanyakan.
Perempuan yang juga sebagai Ketua PBNU itu berharap, penunjukan Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK bisa memimpin komisioner KPK yang lain membuat pembaruan dan perbaikan di dalam mengelola KPK. Manajemen KPK yang lama harus dikembalikan seperti menjaga independensi insan KPK ketika berada di luar. Ia kagum dengan KPK dahulu yang sangat menjaga independensi dan memiliki etos kerja yang jelas. “Contoh paling mudah bagaimana proses penyelidikan dilakukan, bagaimana proses penangkapan tersangka dan tindak lanjut dari tersangka, bagaimana menjaga independensi ketika berada di luar,” tuturnya.
Hal lain yang juga menjadi harapannya adalah, calon komisioner KPK yang akan masuk diharapkan bersih dan berintegritas. Ia ingin KPK diperkuat dari dalam dan memiliki aturan yang tegas. Ketika ada insan KPK yang melanggar aturan harus diberikan konsekuensi. Alissa ingin fungsi pengawasan di KPK diperkuat. “Fungsi pengawasanya diperkuat masalahnya adalah memilih dewan pengawas itu juga salah satu challenge kita. (KPK) sekarang sudah rusak harus menyembuhkan,” tegasnya. (Ful)
