Aulanews.id – “Ini masih awal,” kata Geir Pedersen mengacu pada peristiwa dramatis kurang dari dua minggu lalu yang mengakhiri kediktatoran selama beberapa dekade.
“Tapi menurutku Penting untuk dikatakan bahwa ada banyak harapan bahwa kita sekarang dapat melihat awal dari Suriah yang baru.”
Dia menekankan setiap transisi harus sejalan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2254, yang menyerukan konstitusi baru, pemilu yang bebas dan adil, dan proses politik inklusif yang dipimpin Suriah.
Janji dukungan penuhPedersen menegaskan kembali komitmen PBB untuk mendukung rakyat Suriah dalam mencapai tujuan-tujuan ini, dan juga mengakui tantangan-tantangan besar yang ada di masa depan.
Dia menunjuk pada situasi yang bergejolak di beberapa bagian negara itu, khususnya di wilayah timur laut, di mana gencatan senjata baru-baru ini diperpanjang.
“Terdapat stabilitas di Damaskus, namun terdapat tantangan di beberapa bidang,” katanya sambil mengungkapkan juga situasi ekonomi yang sulit.
“Kami memerlukan bantuan kemanusiaan segera, namun kami juga perlu memastikan bahwa Suriah dapat dibangun kembali, bahwa kami dapat melihat pemulihan ekonomi dan semoga kami dapat melihat permulaan di mana kami memulai proses untuk mengakhiri sanksi.”
Proses politik yang dipimpin Suriah penting: Dewan KeamananAnggota Dewan Keamanan PBB juga menyoroti pentingnya proses politik inklusif dan dipimpin Suriah berdasarkan resolusi 2254 (2015) yang difasilitasi oleh PBB.
Dalam pernyataan pers yang dikeluarkan Selasa malam, Para duta besar menegaskan kembali komitmen kuat mereka terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Suriah sambil mendesak semua negara untuk menghormati prinsip-prinsip ini.
“Mereka juga menggarisbawahi perlunya Suriah dan negara-negara tetangganya untuk saling menahan diri dari tindakan atau campur tangan apa pun yang dapat merusak keamanan satu sama lain.” pernyataan tersebut menekankan perlunya memerangi terorisme dan mencegah kelompok ekstremis seperti ISIL/Da’esh mendapatkan kembali pijakannya di negara tersebut – tempat mereka telah aktif selama bertahun-tahun.
Anggota Dewan juga menegaskan kembali kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia, termasuk hak untuk mencari keadilan, dan hukum humaniter internasional dalam segala situasi.
Gambar suram untuk anak-anakSementara itu, krisis kemanusiaan masih sangat parah di negara ini, terutama bagi anak-anak.
Menurut Dana Anak-anak PBB (UNICEF), lebih dari 7,5 juta anak membutuhkan bantuan kemanusiaantermasuk 6,4 juta anak-anak yang sangat membutuhkan perlindungan dari kerja paksa, pernikahan dini, dan perekrutan ke dalam kelompok bersenjata.
