Aulanews.id – “Apa yang paling diinginkan warga Haiti adalah perdamaianyang akan memungkinkan mereka kembali ke sekolah, bertani di ladang mereka, dan mengakses layanan dasar seperti pergi ke rumah sakit,” kata Edem Wosornu, Direktur Operasional dan Advokasi di kantor urusan kemanusiaan PBB, OCHA, dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan pada hari Senin.
Ibu Wosornu mengunjungi Haiti bersama Lucia Elmi, Direktur Operasi Darurat di Dana Anak-anak PBB (UNICEF), dan Andrea Koulaimah, Direktur Amerika Latin dan Karibia untuk Operasi Perlindungan Sipil dan Bantuan Kemanusiaan Eropa (ECHO).
Lebih banyak petugas Kenya tibaSaat bentrokan terus berlanjut di Haiti, lebih dari 578.000 orang mengungsi, dan hampir lima juta orang – kira-kira setengah dari populasi – menghadapi kelaparan akut, dengan 1,6 juta orang berisiko kelaparan.
Oktober lalu, Dewan Keamanan PBB mengizinkan pengerahan misi Dukungan Keamanan Multinasional (MSS) untuk membantu pasukan polisi nasional yang terkepung dalam meredakan kekerasan geng.
Kenya menawarkan diri untuk memimpin misi non-PBB dan media internasional melaporkan bahwa 200 petugas polisi lainnya telah tiba di Haiti, bergabung dengan sekitar 400 orang yang sudah ada di sana.
Kekerasan tersebut telah melumpuhkan sektor pertanian Haiti – sumber pendapatan utama bagi keluarga – dan mengganggu pendidikan dan layanan kesehatan. Lebih dari 900 sekolah telah ditutup sejak Januari, sementara di ibu kota, Port-au-Prince, hampir 40 persen dari semua fasilitas kesehatan rawat inap tidak berfungsi.
Dampak pada keluargaLebih jauh lagi, keluarga yang dulunya mandiri secara ekonomi kini kehilangan pendapatan, sehingga memengaruhi akses mereka terhadap makanan dan layanan kesehatan. Sebagian besar yang mengungsi tidak tahu apakah anak-anak mereka akan dapat kembali bersekolah.
