Aulanews.id, Surabaya – Komisi B DPRD Kota Surabaya menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait perselisihan pengelolaan Jembatan Merah Plaza bersama Legal Corporate PT. Lamicitra Nusantara, Pelindo III Persero dan Pedagang di ruang Komisi B DPRD Surabaya.
Dewan Surabaya menilai, meski pengelola menutup operasional Jembatan Merah Plasa (JMP) 2, karena permohonan perpanjangan sewa lahan tidak disetujui oleh PT Pelindo III Persero. Namun demikian pihak Pelindo III punya kepedulian terhadap nasib para pedagang. Solusi pun ditawarkan, pedagang diajak pindah ke JMP 1 yang masih beroperasi normal setiap hari.
“Sebenarnya sudah tidak ada masalah. Karena sejak kecil JMP 2 itu menurut pengelolanya tidak bisa diperpanjang karena biaya sewa lahannya cukup tinggi,” ujar Wakil Sekretaris Komisi B DPRD Kota Surabaya, Mahfudz usai RDP Senin (13/5/2024) sore.
Politisi PKB ini menjelaskan, dengan berakhirnya masa pemakaian hak, maka developer PT Lamicitra Nusantara yang menunjuk PT Jasamitra Propertindo sebagai pengelola JMP 2 memberhentikan atau menutup operasionalnya mulai 20 April 2024.
Karena JMP 2 tutup, maka pengelola harus memberikan solusi untuk para pedagang. Dalam RDP pengelola membeberkan akar permasalahan dan memberikan solusi terbaik, yakni sejumlah pedagang JMP 2 diajak pindah ke JMP 1.Bahkan, sewanya digratiskan setahun kalau itu stannya milik orang lain. Tapi kalau milik developer PT Lamicitra Nusantara digratiskan lima tahun. Jadi hanya bayar biaya service charge.
“Menurut saya solusi ini cukup bagus untuk pedagang. Artinya, pedagang juga tidak bisa seenaknya sendiri. Coba dipikirkan bahwa ini rumah milik pedagang, tiba-tiba ada orang berjualan di rumahnya, apakah mungkin itu terjadi?” tanya Mahfudz.
