Aulanews.id – Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menyebut Anies Baswedan bersama Partai NasDem telah melakukan pengkhianatan terhadap Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Pasalnya, NasDem secara sepihak memutuskan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, sebagai calon wakil presiden pendamping Anies.
Riefky menyatakan pihaknya mengetahui hal tersebut melalui Anggota Tim 8 Sudirman Said pada Rabu (30/8/2023). Demokrat, kata Riefky pun telah mendapatkan kepastian dari Anies pada hari ini, Kamis (31/8/2023). “Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum NasDem, Surya Paloh. Ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan, pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga Parpol (NasDem, Demokrat, dan PKS),” kata Riefky.
Riefky mengingatkan isi piagam koalisi yang didalamnya terdapat enam butir kesepakatan. Diantaranya adalah Anies sebagai capres diberikan mandat untuk menentukan cawapresnya dan mendeklarasikan pasangan capres-cawapres yang tak terlalu lama.
Anies sempat pilih AHY
Menurut dia, Anies sebelumnya telah menentukan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres pendampingnya. Hal itu dinyatakan Anies secara langsung kepada AHY pada 12 Juni 2023. Saat itu, Partai Demokrat sedang disebut akan menjalin komunikasi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Dalam perbicangan itu, menurut Riefky, Anies menyatakan mendapatkan saran dari ibu dan guru spiritualnya untuk memilih AHY sebagai cawapres. Hal serupa, menurut Riefky, sempat disampaikan Anies kepada dua ketua umum partai anggota Koalisi Perubahan lainnya, yaitu Surya Paloh dan Ahmad Syaikhu (Ketua Umum PKS).
Bahkan Anies disebut juga menyampaikan hal itu kepada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Majelis Syura PKS, Salim Segaf Al Jufri.
Deklarasi Tertunda, Demokrat Sebut karena Surya Paloh
Setelah itu, Tim 8 Koalisi Perubahan sempat merencanakan deklarasi capres dan cawapres dalam beberapa kesempatan. Akan tetapi, dia menyatakan rencana itu batal terlaksana. Riefky dan Demokrat menduga batalnya rencana deklarasi itu karena faktor Surya Paloh.
“Diduga kuat, tidak terlaksananya deklarasi itu karena Capres Anies lebih patuh kepada Ketua Umum NasDem Surya Paloh yang ingin terus menunda waktu deklarasi. Ini jelas mengganggu dan melanggar prinsip kesetaraan (equality) dalam koalisi,” kata dia.
