Aulanews.id -Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menegaskan pengusutan kasus transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan masih berlanjut.
“Ada pertanyaan apakah Rp 349 triliun itu dilempar lalu menghilang? Tidak menghilang,” kata Mahfud di Hotel Sultan, Jakarta, pada hari Senin (21/8/2023).
Mahfud menyatakan bahwa kasus tersebut memang ada. Namun, DPR tidak setuju dengan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk menangani transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun tersebut.
Oleh karena itu, pemerintah mengambil alih kasus tersebut. Mahfud menjelaskan bahwa pemerintah telah secara resmi membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengawasi penanganan dan penyelesaian dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan.
“Pemerintah telah membentuk satgas yang sedang berjalan saat ini. Apakah orang yang tidak tahu tentang ini diam saja? Tidak. Ini melibatkan 300 surat, yang berarti ada dua masalah dalam hal ini,” katanya.
Mahfud menjelaskan bahwa kasus transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun melibatkan 300 surat yang sulit dipecahkan. Beberapa bagian dari kasus ini telah ditindaklanjuti, seperti kasus Rafael Alun, ekspor emas, dan tindakan hukum di Ujung Pandang, Makassar.
“Jadi, langkah-langkah telah diambil dan tidak ada yang berhenti. Namun, jangan mengira bahwa Rp 300 triliun ini adalah satu kesatuan yang dapat diselesaikan dalam satu waktu, karena dibagi menjadi 300 kasus,” jelasnya.
Mahfud menjelaskan bahwa ada 300 surat yang harus diselesaikan secara bertahap dalam waktu yang cukup lama. Selain itu, tidak semua informasi dari surat-surat tersebut dapat diungkap kepada publik.
