Aulanews.id – Di bawah Presiden Ferdinand Macros Jr, Filipina kini cenderung berpihak AS dan mendapat dukungan dari Negeri Paman Sam dalam perselisihan maritim dengan China.
Kedutaan China dalam pernyataan resminya “Laut China Selatan bukanlah ‘taman safari’ bagi negara-negara di luar kawasan ini untuk membuat kekacauan dan menabur perselisihan,” tegasnya.
Menteri Luar Negeri China Wang Yi mendesak Filipina untuk bekerja sama mencari cara yang efektif dalam meredakan ketegangan di Laut China Selatan. Melansir Reuters, Sabtu (12/8/2023), Wang Yi mengutarakan pernyataan tersebut dalam kunjungannya ke Singapura dan Malaysia yang berlangsung pada hari Kamis dan Jumat. Komentar tersebut diungkapkan di tengah meningkatnya ketegangan antara kedua negara atas lokasi kapal perang yang mendarat yang berfungsi sebagai pos militer di Laut China Selatan (LCS).
Ketegangan di Laut China Selatan semakin meningkat setelah China mendesak Filipina untuk memindahkan kapal perang yang ditempatkan dari Second Thomas Shoal, yang kemudian ditolak oleh Filipina.
Pekan ini, Kedutaan Besar China di Manila mengkritik Amerika Serikat karena “mengumpulkan” sekutu-sekutunya untuk terus memanas-manasi isu Laut China Selatan dan insiden kapal tersebut.
China telah berulang kali menyatakan kesediaannya untuk menyelesaikan konflik dengan Filipina melalui dialog bilateral, dengan harapan pihak Filipina akan mematuhi konsensus yang dicapai di masa lalu, demikian dilaporkan kantor berita Xinhua yang mengutip pernyataan Wang.
Filipina dengan mengandaskan kapal perang era Perang Dunia Kedua Sierra Madre pada tahun 1999 sebagai bagian dari klaim kedaulatannya atas Second Thomas Shoal, yang terletak di dalam zona ekonomi eksklusifnya (ZEE).
Selain itu, Filipina juga mengerahkan sejumlah pasukan militernya untuk berjaga di sekitar wilayah kapal tersebut. Filipina memenangkan putusan arbitrase internasional pada tahun 2016 terhadap klaim China atas hampir seluruh wilayah Laut China Selatan, setelah pengadilan memutuskan bahwa klaim luas China tidak memiliki dasar hukum, termasuk di Second Thomas Shoal.
China, yang tidak mengakui putusan tersebut, telah membangun pulau-pulau buatan yang dimiliterisasi di LCS. Selain itu, klaim kedaulatan China tumpang tindih dengan ZEE Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Indonesia.
