Aulanews.id – Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menduga, ada indikasi rencana penggunaan dana untuk pemilihan umum yang berasal dari peredaran gelap narkoba. Wakil Direktur Tindak Pidana Narkoba (Wadirtipidnarkoba) Bareskrim Polri Kombes Jayadi menyatakan, dugaan itu berdasarkan hasil penyidikan kasus narkoba terkait anggota legislatif di sejumlah daerah. “Dari hasil penangkapan yang dilakukan jajaran terhadap anggota legislatif di beberapa daerah, diduga akan terjadi penggunaan dana dari peredaran gelap narkotika untuk kontestasi elektoral 2024,” ujar Jayadi, Rabu (24/5/2023). Namun, ia tak menyebutkan siapa anggota legislatif yang ditangkap tersebut.
Dengan adanya temuan tersebut, lanjut dia, Direktorat Tindak Pidana Narkoba juga akan meningkatkan pengawasan terkait peredaran narkoba. Selain itu, Jayadi menyebut Direktorat Tindak Pidana Narkoba menggelar rapat kerja teknis (rakernis) untuk mengantisipasi kejadian itu. “Betul (akan tingkatkan pengawasan). Dengan rakernis ini kita memberikan warning kepada jajaran untuk lakukan antisipasi,” tegasnya.
Gandeng PPATK Telusuri Dana Narkoba untuk Pemilu 2024
Jayadi mengatakan akan menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mendalami indikasi dana narkoba untuk Pemilu 2024.
“Jika datanya sudah akurat dan fakta hukum ada, baru kita koordinasi (dengan PPATK),” kata Jayadi.
Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Mukti Juharsa menegaskan penggunaan dana narkoba itu baru kemungkinan. Ia mengatakan akan menggandeng PPATK apabila sudah ditemukan data akurat terkait indikasi tersebut. “Kita akan melakukan penegakan hukum jika hal ini terjadi. Hal ini kita bahas dalam rakernis Dittipid Narkoba Bareskrim Polri agar para Direktur Reserse Narkoba jajaran mengantisipasinya,” kata Mukti.(Vin)
